Medan, MWT – Polda Sumatera Utara menawarkan tiga program unggulan untuk pemberantasan narkoba, penindakan kejahatan jalanan, dan penertiban lalu lintas. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar program tersebut dijalankan bersama pemerintah provinsi dengan hasil terukur, sekaligus mengusulkan penyusunan regulasi khusus pemberantasan narkoba yang dapat dibahas bersama DPRD Sumut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Tiga program itu dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan saat bertemu Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, dan jajaran pejabat utama Polda Sumut.
Program pertama adalah Gerakan Masyarakat (Germas) Tolak Narkoba, yang dirancang menangani persoalan narkoba dari hulu hingga hilir melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Program ini disebut melibatkan elemen masyarakat secara terstruktur hingga tingkat desa, RT, dan RW.
Program kedua, Kompak atau Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan, berfokus pada penindakan terhadap begal, tawuran, dan aksi premanisme. Polda Sumut menyebut program tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Program ketiga, Sahata atau Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas, mengedepankan pembinaan dan penegakan aturan lalu lintas secara humanis. Program ini juga diharapkan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor.
Meski tiga program telah dipaparkan, bahan pertemuan belum merinci jadwal pelaksanaan, wilayah prioritas, alokasi anggaran, pembagian tanggung jawab antarinstansi, maupun indikator untuk mengukur keberhasilannya.
Tidak Seremonial
Bobby menegaskan kerja sama pemerintah provinsi dan kepolisian harus menghasilkan langkah konkret, bukan berhenti pada kegiatan seremonial. Ia menyoroti persoalan penyalahgunaan narkotika di Sumut dan meminta pengawasan diperkuat, mulai dari jalur masuk hingga kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang, menurutnya, kerap dimanfaatkan untuk mengedarkan narkotika.
“Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata,” ujar Bobby.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Bobby mengajak Polda Sumut berinisiatif merumuskan usulan regulasi khusus yang selanjutnya dapat dibahas bersama DPRD Sumut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Namun, keterangan pertemuan belum menjelaskan materi yang akan diatur, dasar hukum yang menjadi rujukan, tahapan penyusunan, maupun jadwal pengajuan regulasi tersebut. Belum ada informasi dalam bahan yang tersedia bahwa rancangan Perda telah disusun atau disahkan.
Keamanan Pariwisata
Selain pemberantasan narkoba, pertemuan membahas pengembangan pariwisata Sumut. Sonny menyoroti potensi wisata alam di Berastagi dan Kabupaten Karo, yang menurutnya memiliki daya tarik dibandingkan destinasi wisata populer di Jawa Barat.
Sonny menyatakan pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur, aksesibilitas, serta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Ia juga menyebut perputaran ekonomi dan tingkat okupansi hotel di Sumut sebagai potensi yang perlu terus didukung.
“Kalau akses dan pelayanan keamanannya nyaman, pasti orang akan balik lagi ke sini. Kami siap mensupport dan mengawal program Pak Gubernur dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Sumatera Utara,” ungkap Sonny. (red)
