Namun, seperti banyak program ambisius lainnya, pertanyaan pentingnya bukan pada niat, melainkan pada pemerataan dan keadilan implementasi.
Di satu sisi, peresmian toilet di sejumlah sekolah seperti di Lubuk Pakam menunjukkan wajah program yang ideal: fasilitas bersih, layak, dan menjadi sarana edukasi hidup sehat. Narasi keberhasilan ini juga diperkuat oleh testimoni sekolah penerima manfaat yang merasakan langsung dampaknya.
Tetapi di sisi lain, kondisi di SD Negeri 101840 Basukum, Kecamatan Sibolangit, menghadirkan realitas yang kontras—bahkan bisa disebut sebagai “retakan” dalam wajah program tersebut.
Toilet di Basukum jauh dari standar layak. Bangunan sederhana yang menempel di dinding sekolah, lantai berlumut, hingga WC yang tak pernah digunakan karena berisiko membahayakan siswa, menggambarkan bahwa akses terhadap sanitasi yang layak belum merata. Bahkan, penggunaan material bekas seperti reklame sebagai sekat darurat menunjukkan betapa minimnya intervensi nyata di lokasi ini.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ia menyentuh aspek keadilan pembangunan.
Bagaimana mungkin program yang diklaim sebagai prioritas daerah masih menyisakan sekolah dengan fasilitas sanitasi yang nyaris tidak berfungsi? Apalagi, wilayah seperti Basukum bukan tanpa perhatian. Warga menyebut sudah berulang kali ada kunjungan pejabat, bahkan dikaitkan dengan program penanganan stunting. Namun, janji tidak pernah benar-benar menjelma menjadi pembangunan.
Di sinilah letak persoalan mendasar: adanya kesenjangan antara seremoni dan realisasi.
Program 540 toilet berpotensi besar menjadi simbol keberhasilan jika dijalankan dengan prinsip pemerataan berbasis kebutuhan. Namun jika distribusinya tidak transparan dan tidak berbasis data kondisi lapangan yang objektif, maka program ini justru berisiko memperlebar ketimpangan antar sekolah. 
Lebih jauh, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada target angka—540 unit dalam 75 hari—bisa mengabaikan kualitas dan prioritas lokasi. Sekolah yang lebih “terlihat” atau mudah dijangkau berpotensi lebih dulu mendapatkan intervensi, sementara daerah pinggiran seperti Basukum kembali tertinggal.
Padahal, jika merujuk pada semangat “Serdang Sehat”, maka indikator keberhasilan bukan sekadar jumlah toilet yang dibangun, melainkan seberapa banyak sekolah dengan kondisi terburuk yang berhasil diangkat ke standar layak.
Kritik ini bukan untuk menafikan upaya pemerintah daerah, melainkan untuk memperkuat arah kebijakan agar lebih tepat sasaran. Ada beberapa langkah konstruktif yang bisa dipertimbangkan:
Pertama, audit terbuka berbasis kondisi riil seluruh toilet sekolah di Deli Serdang, dengan melibatkan publik dan pemangku kepentingan lokal.
Kedua, penentuan prioritas pembangunan harus berbasis tingkat kerusakan dan risiko kesehatan, bukan sekadar pemerataan administratif.
Ketiga, transparansi progres program hingga level sekolah, sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung implementasinya.
Keempat, integrasi program sanitasi dengan agenda kesehatan seperti stunting secara nyata, bukan sekadar wacana kunjungan.
Basukum hari ini adalah cermin—bahwa di balik angka ratusan toilet yang dibangun, masih ada titik-titik yang luput dari perhatian. Jika tidak segera dibenahi, maka program yang sejatinya mulia ini bisa kehilangan makna keadilannya.
Pembangunan yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak yang dibangun, tetapi tentang siapa yang paling membutuhkan—dan apakah mereka benar-benar mendapatkan prioritas. (redaksi)
