Jelai Hulu, MWT — Gelombang kemarahan warga pecah di Kecamatan Jelai Hulu, Ketapang Kalbar Minggu (10/5/2026). Sejak pagi, masyarakat dari sedikitnya 12 desa turun ke jalan dan melakukan aksi pemortalan serentak terhadap akses utama operasional perusahaan perkebunan sawit PT USP dan PT FAPE.
Aksi yang berlangsung di enam titik berbeda itu menjadi luapan kekecewaan warga yang mengaku bertahun-tahun dipinggirkan dalam persoalan hak plasma, pembangunan desa hingga hak masyarakat adat.
Pantauan di lapangan, suasana aksi berlangsung tegang namun tetap terkendali. Puluhan portal kayu dipasang melintang di jalan poros perusahaan. Di beberapa titik, warga membawa spanduk tuntutan dan berkumpul di bawah pengawalan aparat keamanan.
Prosesi pemalangan dilakukan secara adat Dayak yang dipimpin tetua adat dan tokoh masyarakat. Suara gong dan ritual adat mengiringi pemasangan portal sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap perusahaan yang dinilai mengabaikan hak-hak warga desa sekitar kebun.
Titik aksi tersebar di sejumlah desa, yakni Desa Biku Sarana dan Desa Semantun, Desa Asam Jelai, Desa Penyarang, Desa Periangan, Desa Kusik Batu Lapu, Desa Riam Danau, Desa Pangkalan Suka, Desa Karang Dangin, Desa Air Dua, Desa Kusuma Jaya, Desa Teluk Runjai, Desa Perigi hingga Desa Tebing Berseri.
Beberapa kepala desa tampak hadir di lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Personel Koramil dan Polsek wilayah Jelai Hulu juga melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.
Warga menyebut aksi tersebut bukan bentuk penolakan investasi, melainkan jeritan panjang masyarakat yang merasa dicederai dalam kepemilikan perkebunan plasma. Mereka menuding pihak perusahaan tidak transparan dalam pengelolaan hasil plasma yang sejak awal dijanjikan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
“Petani plasma adalah pemilik sah kebun, tapi sampai hari ini masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan yang terbuka soal pembagian hasil,” ujar salah seorang tokoh warga di lokasi aksi.
Kemarahan warga semakin memuncak karena berbagai janji perusahaan disebut tak kunjung direalisasikan. Mulai dari pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja lokal hingga pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Selain persoalan plasma, masyarakat juga menyoroti dugaan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dianggap merongrong wilayah desa dan mengabaikan keberadaan tanah adat serta kawasan hutan larangan milik masyarakat.
Tak hanya itu, warga turut menyinggung dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah masyarakat desa oleh oknum perusahaan. Persoalan tersebut dinilai telah melukai rasa keadilan warga dan mendesak agar diselesaikan melalui hukum adat maupun aturan hukum yang berlaku. 
Dalam orasi dan pernyataan sikap yang disampaikan di sejumlah titik aksi, masyarakat menuntut:
- Perusahaan menepati seluruh kesepakatan dengan masyarakat desa.
- Transparansi penuh terhadap pengelolaan dan pembagian hasil plasma.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
- Penyerapan tenaga kerja lokal secara adil.
- Pelaksanaan CSR yang terbuka dan tepat sasaran.
- Dialog resmi bersama seluruh desa terdampak.
- Kehadiran langsung pemilik perusahaan atau CEO untuk menemui masyarakat.
Warga menilai selama ini perusahaan hanya mengirim perwakilan manajemen tanpa menghadirkan pengambil keputusan utama. Karena itu, masyarakat menegaskan aksi pemortalan akan terus berlangsung hingga ada tanggapan resmi dan langkah nyata dari pihak perusahaan.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi tetap berjalan damai. Warga bergantian berjaga di portal sambil menyatakan perjuangan mereka bukan sekadar soal ekonomi, tetapi mempertahankan hak masyarakat desa dan tanah adat yang mereka anggap semakin terdesak oleh kepentingan perusahaan perkebunan.
Diketahui Manajemen
Juru bicara PT USP, Fery Tampubolon yang dikonfirmasi via selular mengatakan manajamen sudah mengetahu pemoratalan jalan tersebut. ” Sejak awal kita berupaya menampung aspirasi, saat ini kita upayakan mediasi, ” ujarnya kepada redaksi media ini. (tim)
