Gunung Sitoli, MWT– Pemerintah Kota Gunungsitoli mencabut Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menemukan ketidaksesuaian standar sanitasi dalam inspeksi mendadak (sidak) terhadap tiga dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (20/11/2026).
Sidak tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Gunungsitoli, Drs. Arham Dusky Hia, M.Si., para staf ahli, camat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Tiga lokasi yang diperiksa yakni SPPG Ononamolo I Lot, SPPG Sifalaete Tabaloho, dan SPPG Sisobahili Tabaloho. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan standar kesehatan, kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta kelayakan operasional dapur MBG.
Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Asisten. Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh OPD terkait menjalankan fungsi pengawasan secara serius sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mencakup kondisi fisik dapur, kebersihan, sanitasi, pengelolaan limbah, dan kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
“Kalau di lapangan ada yang tidak sesuai, langsung eksekusi. Kalau tidak sesuai, cabut SLHS-nya. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD terkait benar-benar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” tegas Andhika.
Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada ketiga dapur tersebut. Di SPPG Ononamolo I Lot, tim menemukan lokasi dapur yang bersebelahan langsung dengan kandang ternak, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap kebersihan lingkungan dan keamanan pangan.
Atas temuan tersebut, SPPG Ononamolo I Lot dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sementara itu, di SPPG Sifalaete Tabaloho, tim menemukan sistem pengelolaan limbah dan jalur pembuangan yang belum memenuhi standar sanitasi lingkungan. Kondisi tersebut memerlukan pembenahan agar pembuangan limbah dapur tidak menimbulkan pencemaran maupun mengganggu kebersihan lingkungan masyarakat sekitar.
Temuan lainnya terdapat di SPPG Sisobahili Tabaloho, khususnya terkait instalasi dan penempatan tabung gas serta pengelolaan limbah dan jalur pembuangan yang belum sesuai standar.
Persoalan instalasi dan penempatan tabung gas tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan operasional, termasuk upaya mencegah risiko kebocoran gas dan kebakaran di area pengolahan makanan.
Berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemko Gunungsitoli dalam memastikan seluruh pengelola SPPG memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, keselamatan, dan kelayakan operasional. OPD terkait juga diminta menindaklanjuti setiap temuan sesuai tugas dan kewenangannya serta memastikan pembenahan dilakukan secara tepat.
Melalui sidak tersebut, Pemko Gunungsitoli menegaskan pengawasan program MBG tidak hanya berorientasi pada kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kondisi dapur, proses pengolahan, sanitasi, pengelolaan limbah, dan keamanan pangan juga menjadi aspek penting yang harus dipenuhi penyelenggara.
Pemerintah kota berharap seluruh pengelola SPPG mematuhi ketentuan yang berlaku. Sebab, penyediaan makanan dalam program MBG tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat. (Krisman Farasi)
