Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Kejatisu Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Proyek SPPG 5,3 M

Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom.

Medan, MWT – Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) mengadukan dugaan penyimpangan pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, senilai sekitar Rp5,31 miliar kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pengaduan masyarakat (Dumas) bernomor 040/GEMPAR SU/DUMAS/XI/2026 tersebut diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut pada Rabu (18/11/2026). Menurut GEMPAR-SUMUT, surat pengaduan telah diterima secara administratif, dibuktikan dengan tanda terima berstempel PTSP Kejati Sumut.

Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menyebut pengaduan itu berkaitan dengan tiga kegiatan pembangunan dan pengadaan untuk mendukung operasional SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan.

Ketiga kegiatan tersebut memiliki total pagu Rp5.310.606.356, terdiri atas pembangunan gedung SPPG sebesar Rp4 miliar, pengadaan barang sebesar Rp825 juta, serta pengadaan mobil sebesar Rp485.606.356.

Dalam dokumen pengaduan, GEMPAR-SUMUT mempersoalkan sejumlah aspek, antara lain dasar hukum pelaksanaan kegiatan, kronologi penganggaran, mekanisme pengadaan, dugaan pengarahan penyedia, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Kronologi Proyek

Salah satu persoalan yang diminta untuk ditelusuri Kejati Sumut berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan regulasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

GEMPAR-SUMUT menyebut pembangunan SPPG diduga telah dimulai sekitar Agustus 2025. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.

Perbedaan waktu tersebut menjadi salah satu dasar GEMPAR-SUMUT meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen perencanaan, penganggaran, penetapan kegiatan, serta dasar hukum yang digunakan ketika proyek dimulai.

Organisasi tersebut juga mempertanyakan apakah pembangunan gedung telah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan, serta apakah pengadaan kendaraan dan peralatan telah mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pertanyaan lainnya menyangkut pihak yang mengusulkan kegiatan, kewenangan dalam proses penganggaran, serta kemungkinan adanya arahan terhadap penyedia tertentu.

Dugaan Keterlibatan Sejumlah Pihak  

Dalam Dumas tersebut, GEMPAR-SUMUT turut meminta pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang identitasnya dicantumkan menggunakan inisial, yakni R dan AM yang disebut sebagai oknum pejabat di Deli Serdang, APS. yang disebut sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, serta GAS dan JCS.

GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut menelusuri apakah terdapat tindakan yang melampaui kewenangan, konflik kepentingan, intervensi, atau pengarahan penyedia dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu, organisasi tersebut meminta penelusuran terhadap CV SS yang disebut dalam pengaduan sebagai pihak pelaksana.

Pemeriksaan yang diminta mencakup dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, penawaran, dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, hingga dokumen pembayaran yang berkaitan dengan ketiga kegiatan tersebut.

GEMPAR-SUMUT menegaskan pencantuman nama dan inisial dalam pengaduan tidak berarti pihak-pihak tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran. Kebenaran dugaan tersebut, menurut mereka, perlu diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Penelusuran Aliran Dana

Tidak hanya pemeriksaan administrasi, GEMPAR-SUMUT juga meminta Kejati Sumut melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan pembangunan dan pengadaan SPPG.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan, kewajaran harga satuan, serta kesesuaian realisasi dengan dokumen kontrak.

Organisasi tersebut turut mendorong pemeriksaan dokumen penawaran melalui sistem LPSE, penelusuran aliran dana kepada pihak terkait, dan audit investigatif apabila diperlukan.

GEMPAR-SUMUT juga meminta penghitungan potensi kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang apabila hasil pemeriksaan menemukan dasar untuk melakukan penghitungan tersebut.

Ditindaklanjuti Secara Transparan

Fajar Rivana Sinaga mengatakan pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dan pemuda dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

“Kami telah menyerahkan DUMAS secara resmi melalui PTSP Kejati Sumatera Utara pada 18 November 2026. Kami juga memiliki bukti tanda terima surat yang telah distempel oleh PTSP Kejati Sumut,” kata Fajar dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan, pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta aparat penegak hukum memeriksa informasi dan dokumen yang disampaikan.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika terdapat sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran publik senilai Rp5,3 miliar, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi dan dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum agar diperiksa secara profesional,” ujarnya.

Fajar berharap Kejati Sumut memberikan tindak lanjut yang transparan terhadap pengaduan tersebut.

“Kami meminta Kejati Sumut menindaklanjuti pengaduan ini secara terang benderang dan transparan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut anggaran miliaran rupiah ini tidak mendapatkan kejelasan apa pun hingga rakyat tidak percaya lagi pada hukum di negeri ini,” katanya.

GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus memantau perkembangan Dumas tersebut dan berencana mempertanyakan tindak lanjutnya setiap 12 hari kerja.

Hingga bahan pemberitaan ini disusun, informasi mengenai hasil pemeriksaan atau tindak lanjut substantif Kejati Sumut atas pengaduan tersebut belum tersedia dalam materi yang diterima redaksi.

Pengaduan tersebut kini menjadi permintaan GEMPAR-SUMUT agar penggunaan anggaran pembangunan dan pengadaan SPPG di Percut Sei Tuan diperiksa secara transparan, termasuk kesesuaian proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggarannya. (rel-medan)