Langkat, MWT – Komisi III DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran PT PLN (Persero) untuk membahas persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Langkat, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, bersama Wakil Ketua Komisi III Edison Tarigan, Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi dan Anggota Komisi III Juli Fitriadi dan Purwanto tersebut menghadirkan Manajer PLN ULP Tanjung Pura, Manajer PLN ULP Gebang, Manajer PLN ULP Stabat, serta perwakilan PLN UP3 Binjai.
Dalam rapat tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan kelistrikan yang membutuhkan penanganan, mulai dari kebutuhan penambahan tiang dan kabel listrik hingga pemasangan transformator (trafo) serta perbaikan jaringan listrik.
Salah satu keluhan disampaikan warga Dusun B, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang. Masyarakat membutuhkan penambahan tiang listrik dan perbaikan jaringan kabel yang selama ini tersambung dari satu rumah ke rumah lainnya. Kondisi tersebut dikeluhkan menyebabkan tegangan listrik tidak stabil sehingga berpotensi merusak peralatan elektronik milik warga.
Sementara itu, masyarakat Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, mengharapkan pemasangan trafo dan perbaikan jaringan listrik untuk mengatasi persoalan kelistrikan di wilayah tersebut.
Selain itu, Anggota DPRD Langkat, Purwanto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil reses yang dilakukannya, masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, juga membutuhkan penambahan tiang listrik.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Pimanta Ginting berharap PLN segera menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, keluhan mengenai jaringan listrik tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kepastian penanganan.
Dalam kesempatan yang sama, Manajer PLN ULP Gebang, Nurshabri, dan Manajer PLN ULP Tanjung Pura, Edwin P. Simatupang, melaporkan bahwa persoalan kelistrikan di wilayah kerja masing-masing yang sebelumnya dibahas dalam RDP Komisi III telah ditangani sesuai dengan hasil rapat terdahulu.
Sementara itu, Manajer PLN ULP Stabat, Dwiyanto Setiawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti keluhan masyarakat di wilayah kerjanya melalui survei lapangan. Hasil survei tersebut kemudian diajukan kepada PLN UP3 Binjai untuk mendapatkan tindak lanjut.
Dwiyanto menjelaskan bahwa kewenangan ULP dalam penambahan tiang listrik terbatas pada pengajuan usulan kepada unit yang berwenang.
Ketiga manajer PLN ULP tersebut juga menegaskan komitmen untuk tetap menerima dan melayani keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui layanan daring.
Pimanta Ginting kemudian meminta PLN UP3 Binjai agar segera menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan, mengingat masyarakat telah cukup lama menantikan penyelesaian persoalan tersebut.
Ia secara khusus menyoroti keluhan warga Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat. Menurutnya, persoalan kelistrikan di wilayah tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Stabat merupakan ibu kota Kabupaten Langkat.
“Apalagi persoalan listrik di Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat. Malu kita kalau ini tidak terealisasi, sebab Kecamatan Stabat merupakan ibu kota Kabupaten Langkat,” tegas Pimanta.
Menanggapi hal itu, Hardyansyah selaku perwakilan PLN UP3 Binjai membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah usulan dari PLN ULP. Namun, ia menjelaskan bahwa tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara bersamaan karena pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
Khusus untuk Desa Karang Rejo, PLN UP3 Binjai berjanji akan memprioritaskan pemasangan trafo terlebih dahulu guna membantu mengatasi persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat.
Adapun untuk kebutuhan penambahan 53 tiang listrik di Desa Telaga Jernih, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan menentukan jumlah tiang yang dapat diprioritaskan untuk dipasang.
Hardyansyah juga menyebutkan bahwa PLN merupakan mitra kerja DPRD Kabupaten Langkat. Karena itu, ia berharap komunikasi dan koordinasi antara PLN dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik agar berbagai persoalan kelistrikan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. (Mariani)
