Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Mitra Dan Investor MBG Wilayah 3T Berkemah di BGN

Batam , MWT– Sejumlah mitra dan investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan aglomerasi menggelar aksi berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (19/11) malam.

Mereka menuntut kejelasan pembayaran investasi pembangunan dapur yang hingga kini belum diterima, meski telah mengeluarkan dana pribadi sejak sekitar setahun lalu.

Ketua Umum APGI 3T Terpencil sekaligus pimpinan aksi Camping Mitra MBG Nasional, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan aksi tersebut dimulai sejak 16 November 2026. Massa berencana memperpanjang aksi hingga sekitar dua pekan ke depan.

“Kalau yang total di sini sekurang lebih sekitar 60 orang. Tapi kan tidak semua stay di sini,” kata Herwil kepada wartawan, Kamis.

Peserta aksi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Mereka meminta BGN memberikan kepastian terkait keberlanjutan program dan nasib investasi yang telah dikeluarkan.

Dikutip dari batampos, Herwil mengatakan, para investor sebenarnya tidak keberatan apabila operasional dapur maupun pembayaran belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun, mereka meminta BGN memberikan surat keterangan sebagai jaminan kepada pihak-pihak yang menjadi tempat mereka berutang.

Sebab, kondisi para investor saat ini semakin terdesak. Sebagian di antaranya menghadapi somasi hingga ancaman pelelangan rumah dan penjualan aset akibat kewajiban pembayaran utang.

“Kami minta keterbukaan aja dan kejujuran dari BGN. Ini program seperti apa? Kalau memang kami tidak bisa dioperasionalkan atau kami tidak bisa dibayar, kami tidak masalah,” ujarnya.

“Tapi kami tolong diberikan surat keterangan jaminan agar pihak-pihak terkait yang kami punya utang kepada mereka itu bisa mengerti,” sambungnya.

Herwil menjelaskan, pembangunan dapur 3T bermula dari inisiasi satuan tugas (Satgas) Pemerintah Daerah. Melalui proses survei, Satgas mengirimkan rekomendasi investor yang akan menjadi pengembang pembangunan dapur kepada BGN.

Setelah rekomendasi diterima, BGN menerbitkan surat keputusan (SK) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil. Dalam surat tersebut, investor diberikan waktu 35 hari untuk membangun dan melengkapi fasilitas dapur.

Namun, setelah pembangunan selesai, pembayaran dari negara tak kunjung diterima. Menurut Herwil, nilai investasi yang telah dikeluarkan masing-masing mitra berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, bergantung pada kondisi wilayah.

Herwil sendiri mengaku mengeluarkan investasi rata-rata Rp1,5 miliar. “Belum dibayarkan satu rupiah pun. Masih menggunakan dana pribadi,” tegasnya.

Dia menambahkan, para investor sebenarnya hanya ingin menjalankan peran sesuai petunjuk teknis (juknis) awal, yakni sebagai penyedia investasi, bukan pengelola dapur. Karena itu, pihaknya meminta BGN mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan dan menyerahkan pengelolaan dapur kepada BGN atau Satgas daerah.

Herwil juga mempersoalkan perubahan juknis yang dilakukan BGN. Menurut dia, perubahan aturan tersebut tidak pernah melibatkan investor maupun disertai persetujuan dari pihak mitra.

“Setiap perubahan juknis kami tidak pernah dimintai untuk berkolaborasi atau dimintai persetujuan. Tidak ada adendum dalam perubahan-perubahan. Itu sepihak saja oleh BGN,” ungkapnya.

Herwil menyebut pihaknya telah bertemu dengan Wakil Kepala BGN Trenggono, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumadena, dan sejumlah staf. Namun, pertemuan tersebut belum menjawab kegelisahan para investor terkait kepastian pengembalian modal.

Dia berharap Kepala BGN Sudaryono bersedia menemui langsung para mitra yang menggelar aksi. Menurutnya, para investor merupakan bagian dari pihak yang mendukung program MBG, bukan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

“Harapannya sebenarnya Sudaryono (Kepala BGN) turun ke bawah menemui kami. Kami ini mitranya, bukan musuhnya,” tuturnya.

Herwil juga meminta BGN bersikap transparan mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap dapur 3T. Jika pemerintah memutuskan tidak melanjutkan operasional dapur yang telah dibangun, dia meminta investasi para mitra dikembalikan.

“Ya kalau memang ada efisiensi, kalau mau dijalankan atau tidak, ganti rugi aja. Ya terserah kalau mau dijalankan oleh mereka,” pungkasnya.