Salak, MWT – Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat (AMPPPB) berkali – kali berteriak memanggil Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor melalui orasinya. Teriakan itu muncul dari pengunjukrasa damai di depan kantor Bupati Pakpak Bharat, Kamis (13/10/2022).
Sejumlah tuntutan disampaikan terkait penyelenggaraan pemerintahan Bupati Franc Bernhard Tumanggor yang diamati AMPPPB menjurus kepada penyimpangan kebijakan yang mengecewakan.
Dalam orasi tersebut, berkali-kali AMPPPB meneriakkan pertanyaan dimana posisi Bupati Franc Bernhard Tumangger. “ Mana Bupati, kami sudah sampaikan bakal berorasi disini. Kenapa dia menghilang , “ ujar pengunjukrasa dari pelantang suara.
Saat ditunggu yang muncul bukan Bupati Franc Bernhard Tumanggor melainkan Sekda Jalan Berutu dan Kadis PU-Perkim Maringan Bancin. Hal ini menambah adrenalin AMPPPB mempertanyakan keberadaan Bupati.
Selain itu AMPPPB menuntut janji kampanye Bupati Pakpak Bharat. “ Bupati, mana janjimu , “ ujarnya. Selanjutnya, menuntut DPRD sebagai wakil rakyat membuat Pansus untuk kinerja pemerintah pakpak Bharat.
Unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian.
Seusai berorasi AMPPPB menuju kantor DPRD Pakpak Bharat. Disana Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Hotma Ramles Tumangger dan anggota menerima semua utusan AMPPPB di Ruangan Badan Anggaran DPRD.
Perwakilan AMPPPB menyampaikan aspirasinya secara lisan dan tertulis. DPRD menerima aspirasi tersebut dan siap untuk menindaklanjuti sebagai fungsi pengawasan.
“ Kami akan bedah semua yang bapak dan ibu sampaikandan kami teruskan kepada Pemerintah Pakpak Bharat.
Pernyataan sikap/aspirasi AMPPPB yakni :
1.Meminta Bupati lebih sering berada di Pakpak Bharat.
2.Bupati diminta menunjukkan keharmonisan dengan DPRD sebab kesan AMPPPB Bupati sering tidak menghadiri Paripurna DPRD.Berbeda dengan Wakil Bupati yang selalu hadir
3.Diminta memprioritaskan ASN putra-putri Pakpak Bharat terutama yang sudah lama mengabdi di eselon II dan III serta mengharuskan ASN tinggal di Pakpak Bharat.
4.Merekrut THL sesuai seleksi yang resmi.
5.Mencopot Kadis yang tidak profesional dalam membuat program dan terindikasi korupsi
6.Memperlakukan petani secara adil dalam pemberian berbagai bantuan.
7.Mengatasi kelangkaan pupuk.
8.Diminta tidak bertopeng pada program food estate untuk mengelabui masyarakat.
9.Memungsikan kembali bus sekolah sebagaimana tahun – tahun sebelumnya.
10.Memberikan bantuan bagi siswa dan mahasiswa seperti program terdahulu.
11.Prioritaskan pembangunan jalan, irigasi dan jembatan
12.Memerintahkan inspektorat mengaudit pekerjaan SPAM di Desa Siempat Rube IV tahun 2021 yang menelan anggaran 4,5 M terkesan tidak berfungsi.
13.Membangun lapangan bola pengganti Napasengkut yang beralih fungsi.
14.Mempertanggungjawabkan gagalnya pembangunan air bersih Kuta Saga Kec. Kerajaan. Anggaran 5,4 M dikembalikan kepada negara.
15.Penuhi janji akses jalan Humbahas – Pakpak Bharat – Aceh Singkil.Pembangunan pesantren di STTU Jehe dan gudang pupuk
16.Membangun rumah adat Pakpak, pakaian adat Pakpak dan bahasa Pakpak di lingkungan Pemkab.
17.Memberikan kesempatan konstraktor lokal menjadi penyedia barang
18.Membatalkan MoU antara pengacara dan Pemkab
19.Meminta aparat mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan alat pengering jagung (bed dryer dan rotary dryer)
20 Meminta DPRD dan AMPPPB mengawal kasus pengering jagung tersebut.
- Meminta DPRD Pakpak Bharat melakukan Tupoksi legislasi, budgeter, dan controler. (Jen)
