Ketapang, MWT – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Ketapang Jamhuri Amir SH, merespon laporan Media Warta Tipikor menyangkut pemberitaan seputar Jembatan rangka baja di Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu Ketapang Kalbar yang mangkrak.
Bahkan, melalui jaringan selular, Jamhuri Amir SH menyampaikan terima kasih atas informasi yang disebutkan. “ Ini sebagai bahan evaluasi kami dalam rapat nanti, “ ujarnya singkat.
MANGKRAK
Jembatan rangka baja di Ketapang Kalbar mangkrak selama 3 tahun berdasarkan masa liputan Media Warta Tipikor. Sejak 2023 sampai 2025 awak media ini mengikuti progres bangunan pemerintah di Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ini.
Warga di kecamatan ini sejak Juni 2023 sudah menyatakan keherananya dengan mangkraknya pembangunan jembatan rangka baja di wilayah mereka.
Dikabarkan kondisi proyek yang didanai uang rakyat itu, tetap teronggok tanpa sentuhan sampai Jumat (9/8/2024).
Objek pembangunan proyek berada di tengah Kota Jelai Hulu. Posisinya tak jauh dari kantor kecamatan, Mapolsek dan Koramil. Ketika itu bangunan sudah dilumuri lumut dan menjadi pemandangan tak sedap bahkan terkesan misterius.
Material terbuat dari beton serta baja dibiarkan berserak di tanah tanpa penutup. Sebagian diantaranya sudah berkarat serta tertutup rumput liar. Sejak awal pembangunan sarana lalulintas ini sudah menuai kontroversi.
“ Ada yang mengatakan bangunan ini didanai propinsi namun ada juga bilang proyek nasional. Kami warga kecil kurang pahamlah, “ ujar warga.
Warga menilai, terhentinya bangunan di daerah mereka membuktikan pemerintah tidak serius memajukan perekonomian wong cilik.
“ Tetapi kalau investor masuk ke daerah guna menanam modal di sektor perekabunan oknum pejabat umumnya melibatkan diri. Tetapi pembangunan untuk kebutuhan masyarakat jauh panggang dari api, “ ujarnya warga berdiplomasi saat itu.
Proyek jembatan rangka baja ini kabarnya sudah dilelang sejak 6 bulan lalu tepatnya bulan Maret 2024.
Bupati Ketapang Martin Rantan bersama rombongan pernah meninjau lokasi proyek. Saat itu, Bupati memerintahkan dinas Pekerjaan Umum untuk segera merampungkannya hingga bulan Desember 2024.
” Pembangunan jembatan rangka baja ini memang jadi PR bersama. Di depan Forkopimcam kecamatan Jelai Hulu saya katakan, masyarakat mengeluh dan mempertanyakan alasannya jembatan ini belum diselesaikan,” kata Martin, Senin, (05/08/2024).
Pantauan dari laman elektronik pengadaan barang dan jasa atau LPSE Pemda Ketapang, Rabu 7 Agustus ini, paket proyek ini bersumber dari APBD Ketapang tahun 2024 dengan nilai pagu sebesar 9,7 miliar. Pengerjaannya dimenangkan CV Awansa Perkasa.
Sejumlah 42 perusahaan berminat mengerjakan proyek jembatan. Namun, hasil evaluasi Kelompok Kerja atau Pokja LPSE, hanya 5 perusahaan yang serius melakukan penawaran.
Setelah di evaluasi, Pokja LPSE, CV Awansa Perkasa dianggap mampu melaksanakan pekerjaan dan otomatis bertanda bintang.
Tahun 2025
Pantauan di lapangan, awal Maret 2025 kondisi proyek jembatan rangka baja tetap tanpa aktifitas kerja dan terpantau material dengan segala bentuk berserakan.
Proyek tersebut menghabiskan angaran Rp.9.028.217.000 tahun anggaran 2024 dengan nomor kontrak P/5122/KPA-APBD-DAU/DPUTR-B/600.1.103/VII/2024 tanggal 12 2 Agustus 2024 dengan waktu pelaksan perubahan surat perjanjian( Adendum.1 ) No P/7574/KPA-APBD-DAU/DPUTR-B/600-1-103/XI/2024.tanggal 12 Nopember 2024.
Perubahan surat perjanjian ( Adendum.02 ) No:P/8727/KPA-APBD-DAU/DPUTR-B/600.1.103/XII/2024.tanggal 19 Desember 2024.
Berita Rapat Teknis No.P/9111/KPA APBD.DAU/DPUTR/600.1.103/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Pekarjaan Jembatan Rangka Baja Periangan.
SPMK No.P/5121/KPA-APBD-DAU/DPUTR-B/600.1.103/VII/2024.Tanggal 14 Agustus 2024
Plank menuliskan pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Januari 2025. Sumbar dana APBD Kabupaten Ketapang 2024. Nilai Kontrak Rp.9.028.217.000. penyedia jasa CV AWANSA PERKASA.
KPK
Warga masyarakat berharap aparat penegak hukum (APH) mengevaluasi proyek ini, sebab kuat dugaan adanya konspirasi diantara oknum. “ Inspektorat, badan pemeriksa keuangan, kejaksaan sampai ke KPK diharapkan turun ke lapangan memeriksa manakala terjadi penyimpangan penggunaan anggaran negara, “ ujar warga. (Jajir)
