Bintan,MWT – Sejumlah awak media mengeluhkan pelayanan di Dinas Kominfo Bintan terkait jawaban dari surat penawaran media yang diajukan sejumlah perusahaan media.
Hal tersebut disampaikan Ketua Aliansi Wartawan Siber Provinsi Kepulauan Riau (AWAS Kepri), Pardamean, saat diwawancarai awak media terkait kisruh liputan media di Pemkab Bintan , Jumat (19/05/2023).
“Dugaan politisasi kewenangan di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bintan dinilai sudah kebangetan, bagaimana tidak, berdasarkan investigasi yang dilakukan Tim jaringan media ini, diduga semua kebijakan baik itu kebijakan PPTK, dan KPA diambil alih oleh Kadis Kominfo dan itu semua berdasarkan dugaan dan analisa kami” jelas pria yang akrab di sapa Dame ini.
Dame sudah berulangkali mencoba untuk bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo Bintan, tetapi gagal. Timnya sudah berjanji untuk bertemu rombongan dari organisasi Wartawan AWASI Kepri. Saat berada Dinas Kominfo Bintan, tidak dapat dihubungi dan whatapp juga tidak dibalas.
“Apakah kebijakan yang dilakukan oleh Kadis tersebut merupakan pesanan dari Bupati Bintan sehingga hanya Kadis yang menentukan dengan siapa Kominfo Bintan bisa bekerjasama? Dugaan monopoli kebijakan Kadis Kominfo Bintan yang dinilai berpihak kepada siapa yang bisa melakukan kerjasama di instansi yang dipimpinnya,” ujar Dame.
Menjelang akhir jabatan Bupati Bintan seharusnya lebih terbuka kepada media agar baik kebijakan dan kegiatannya bisa diakses oleh masyarakat. Namun sayang hal itu malah diduga sengaja ditutupi oleh instansi yang diberikan tanggung jawab untuk bekerja mempublisnya.
“Untuk itu sudah selayaknya Bupati Bintan Roby Kurniawan untuk segera mencopot Kadis Kominfo Bintan agar tidak merugikan dirinya kedepannya yang diduga sengaja untuk menutupi segala kegiatan positif melalui publikasi yang dilakukan oleh Kadis Kominfo Bintan,” tegasnya.(Martin)
