Langkat, MWT — Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Rahmad Rinaldi, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat memperkuat pencegahan dan mitigasi banjir melalui normalisasi drainase, pemeriksaan tanggul, pemetaan wilayah rawan, serta dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya melalui penyaluran bantuan sosial setelah bencana.
Rinaldi mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan bantuan sosial bagi warga terdampak banjir. Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu diikuti program pencegahan dan kesiapsiagaan yang terencana, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem di Sumatera Utara.
“Namun, upaya tersebut tidak boleh berhenti sampai di situ. Pemkab Langkat harus melakukan langkah kolaboratif untuk mengatasinya,” kata Rinaldi, Jumat (23/10/2026).
Ia menekankan bahwa pengurangan risiko banjir perlu diwujudkan melalui tindakan konkret. Langkah yang disarankan meliputi normalisasi drainase yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur, pemeriksaan kondisi tanggul, pemetaan daerah rawan banjir, serta pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
Rinaldi juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pekerjaan umum, kebencanaan, dan lingkungan hidup menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar program pencegahan dan mitigasi dapat dilaksanakan secara efektif.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengenai potensi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat, disertai petir dan angin kencang, di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 23–25 Oktober 2026, termasuk Kabupaten Langkat.
Dalam keterangan yang diberitakan ANTARA pada 22 Oktober 2026, BMKG mengingatkan potensi cuaca tersebut dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. BMKG juga mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Rinaldi menilai keterbatasan kemampuan daerah, baik dari sisi anggaran maupun kewenangan, perlu diatasi melalui pendekatan teknis dan koordinasi antarlembaga. Dari sisi teknis, Pemkab Langkat perlu melakukan kajian mengenai potensi serta faktor penyebab banjir sebagai dasar penyusunan program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
Sementara itu, dari sisi koordinasi kelembagaan, ia mendorong pembentukan forum lintas sektor yang melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang mencakup Langkat, anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan terkait, DPRD Langkat, kementerian terkait, dinas provinsi, serta perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan kebencanaan.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah terpadu yang mencakup pembagian peran, dukungan pendanaan, dan penetapan program prioritas sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Rinaldi berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Langkat dalam menghadapi potensi banjir. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada bantuan pascabencana, tetapi juga pada langkah pencegahan untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat.
“Dengan demikian, penanganan banjir tidak semata-mata berhenti pada penyaluran bantuan sosial pasca-bencana, melainkan juga diarahkan pada tindakan pencegahan yang efektif untuk menekan risiko dan melindungi masyarakat,” pungkasnya. (Mariani)
