Persoalan banjir di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, ternyata sangat kompleks. Tanggul jebol, sedimentasi, drainase tersumbat, saluran pembuang terputus, hingga pengaruh pasang air laut, bermuara pada 33 usulan penanganan yang dipetakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK). Dari keseluruhan usulan tersebut, 54,5 persen tercatat telah dilaksanakan, sedangkan 45,5 persen lainnya masih dalam proses tindak lanjut.
Pemetaan pada 20 desa, memperlihatkan bahwa banjir bukan sebagai penyebab tunggal. Ada kawasan menghadapi luapan sungai, sementara kawasan lainnya terendam akibat saluran tersumbat atau aliran balik ketika permukaan sungai meningkat.
Sebanyak 33 usulan terdiri atas 13 penanganan sungai, delapan drainase, enam pintu klep dan enam saluran pembuang menunjukkan pengendalian banjir membutuhkan pembenahan secara terpadu. Inilah peta hamparan pengerjaannya.
Sungai Belawan dan Permukiman
Kawasan Sungai Belawan, banjir memengaruhi permukiman, terutama Desa Klambir V Kampung, Klumpang Kebun, Sialang Muda, dan Sei Baharu.
Sialang Muda, tanggul rendah di Dusun I dan II menjadi jalur luapan air sepanjang kurang lebih satu kilometer. Kondisi ini diperberat drainase tersumbat sekitar 500 meter serta permukiman di sekitar tanggul kurang lebih satu kilometer.
Perumahan Taman Indah, Desa Klambir. Drainase yang bermuara ke Sungai Belawan mengalami aliran balik (backwater) ketika permukaan sungai meningkat maka air dari permukiman tidak dapat terbuang optimal.
Sei Baharu, air Sungai Belawan berpotensi masuk melalui saluran pembuang menuju permukiman. Keterbatasan jaringan drainase dan saluran pembuang yang memadai turut memperbesar risiko tersebut.
Tanggul bahkan telah rata dengan lahan pertanian Masyarakat dan rumah di sempadan sungai juga menjadi persoalan tersendiri. Karena itu, penanganan tidak cukup melalui pengerukan alur, tetapi memerlukan pembenahan kawasan sesuai ketentuan.
Normalisasi Sungai Belawan, peninggian dan penguatan tanggul, serta penggunaan excavator amfibi long arm menghadapi persoalan kewenangan karena pengelolaan sungai tersebut berada pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II).
Cempaka, Klumpang dan Drainase
Jaringan drainase di Klambir V Kebun di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Jalan Klumpang–Tanjung Gusta, dan Simpang Beringin–Klumpang menggunakan drainase tanah yang mengalami sedimentasi.
Jalur pembuang terhalang bangunan, sementara drainase jalan belum seluruhnya terhubung dengan saluran utama menuju Sungai Belawan dan Sungai Cempaka. Kawasan ini juga menerima kiriman air dari Puji Mulyo, Mulyo Rejo, dan Purwodadi melalui Sungai Baung.
Normalisasi Sungai Cempaka sepanjang 2.300 meter telah selesai pada 2026 dengan bantuan excavator dari Pemerintah Kota Medan. Sementara itu, sepanjang 3.800 meter belum dikerjakan karena menunggu dukungan alat berat.
Kebutuhan normalisasi sepanjang 2.800 meter dan usulan pekerjaan lanjutan 3.200 meter menuju Klumpang Kebun–Medan Marelan. Di Klumpang Kampung, drainase Dusun II hingga III, terutama kawasan pasar di sisi kanan, juga tercatat kerap mengalami genangan.
Sedimentasi Dan Pasang laut
Di Desa Lama, Sungai Paluh Pandan menghadapi limpasan air yang melewati tanggul, terutama ketika permukaan Sungai Belawan meningkat akibat pasang. Jaringan drainase dari Dusun I hingga IV juga belum tersedia secara memadai.
Sungai Mati atau Sungai Rimau, penyumbatan akibat sedimentasi dan sampah menjadi persoalan utama. Kebutuhannya meliputi normalisasi sungai, peninggian tanggul sekitar satu kilometer menuju Sungai Belawan, serta pembersihan drainase.
Kondisi serupa ditemukan di Selemak. Drainase menuju Perumahan Yuki dan Parit Pekong yang bermuara ke Sungai Belawan mengalami penyumbatan. Khusus Parit Pekong, penyempitan sekitar 200 meter berkaitan dengan padatnya permukiman.
Desa Paya Bakung menghadapi tantangan geografis karena berada di kawasan cekungan. Wilayah ini dilalui Sungai Lembu, Sungai Jambu, dan Sungai Bauk yang mengarah ke Sungai Aran Dalu. Drainase di Dusun I, III, XIII, dan XIV belum tersedia sebagaimana dibutuhkan.
Sungai Diski dan Aran Dalu
Di Kota Rantang, persoalan banjir melibatkan Sungai Diski, Sungai Dharma Bakti, dan Sungai Aran Dalu. Ketiganya menghadapi persoalan pendangkalan dan titik pertemuan aliran yang kerap meluap ketika debit air meningkat.
Sungai Diski membutuhkan normalisasi, pelebaran, peninggian, dan penguatan tanggul sepanjang kurang lebih 7,5 kilometer, mulai dari Jembatan Kuburan Keramat Bulu Cina hingga Sungai Dharma Bakti.
Sungai Dharma Bakti memiliki panjang sekitar 4,6 kilometer. Penanganannya mencakup peninggian tanggul sisi kiri, sedangkan sisi kanan sebelumnya telah ditangani SDABMBK. Adapun Sungai Aran Dalu membutuhkan normalisasi dan penguatan tanggul sepanjang sekitar 3,8 kilometer menuju Dusun IX Bulu Cina.
Di Desa Bulu Cina, tanggul Sungai Diski dan Sungai Aran Dalu dilaporkan jebol sehingga menyebabkan banjir di Desa Lama dan Kota Rantang, khususnya Dusun VII, VIII, dan IX, dengan kawasan terdampak sekitar satu kilometer.
Limpasan Sungai Dharma Bakti juga dilaporkan memasuki permukiman dan persawahan di Paluh Manan. Peninggian tanggul sisi kanan telah dilaksanakan, sementara penanganan sisi kiri diarahkan menuju Desa Lama.
Paluh Kurau dan Tandem
Di Paluh Kurau, saluran pembuang Sisir Gunting menjadi salah satu titik persoalan. Tanggul di Dusun I dan III dilaporkan berulang kali jebol, dengan kawasan yang membutuhkan penanganan mendesak sekitar tiga kilometer.
Catatan kegiatan menyebut normalisasi saluran pembuang sepanjang 5.500 meter telah selesai melalui APBD 2026. Penanganan lanjutan sepanjang 500 meter juga memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Persoalan kewenangan turut muncul karena sebagian tanggul berkaitan dengan aset PSDA Provinsi, sedangkan bagian lainnya berada di kawasan milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.
Persoalan lain ditemukan di Tandem Hilir I dan II. Saluran pembuang sepanjang lima kilometer di Tandem Hilir I dilaporkan kerap meluap akibat banjir kiriman. Di Tandem Hilir II, saluran sepanjang tujuh kilometer menghadapi persoalan kapasitas aliran, sementara normalisasi sepanjang enam kilometer disebut telah selesai.
Di Kota Datar, pendangkalan Parit Tuan sepanjang kurang lebih tiga kilometer telah ditangani melalui normalisasi. Namun, UPTD masih memuat usulan normalisasi lanjutan lima kilometer dan pembangunan saluran pembuang sepanjang 300 meter di Dusun VIII.
Pekerjaan Fisik Berjalan
Di tengah berbagai kebutuhan tersebut, sejumlah pekerjaan fisik tercatat telah dilaksanakan sepanjang 2026.
Di Desa Hamparan Perak, normalisasi Sungai Awak mencapai 1.400 meter menggunakan excavator amfibi. Di Desa Lama, normalisasi Sungai Pandan mencapai sekitar 1.100 meter menggunakan excavator PC 200.
Di Paluh Manan, normalisasi sungai sepanjang 600 meter telah dilakukan menggunakan excavator amfibi. Sementara itu, di Kota Rantang, perbaikan tanggul Sungai Diski di Dusun IV mencapai 20 meter, disertai peninggian tanggul sepanjang 200 meter dengan dukungan excavator long arm BWSS II.
Catatan kegiatan pascabanjir 2025 juga mencantumkan perbaikan tanggul Sungai Aran Dalu sepanjang 70 meter di Kota Rantang.
Di Selemak, normalisasi Parit Besar sepanjang 214 meter, mulai dari depan SMP 1 hingga Parit Pekong, masih berstatus usulan karena menghadapi kendala bangunan di bantaran tanggul.
Sementara itu, belum terdapat pekerjaan normalisasi Sungai Belawan dalam daftar kegiatan UPTD tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sungai yang berada pada BWSS II.
Rangkaian pekerjaan tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan yang telah berjalan. Namun, capaian fisik pada sejumlah ruas tidak otomatis menyelesaikan banjir di seluruh kawasan yang terhubung dengan aliran sungai tersebut.
Berkurangnya Banjir
Kebijakan Bupati Asri Ludin Tambunan, pemetaan dan agenda penanggulangan banjir membuktikan keberpihakannya kepada warganya. Keberpihakan bukan semata terlihat dari besarnya program atau panjangnya saluran yang dinormalisasi, tetapi memacu kebijakan guna kesejahteraan yang diperlukan masyarakat.
Dinas SDABMBK memiliki peran strategis menerjemahkan setiap program yang disusun berdasarkan kebutuhan teknis, prioritas risiko, dan keterhubungannya.
Tidak kalah penting, masyarakat perlu memperoleh informasi memperkuat pengawasan sekaligus mendorong partisipasi warga. Masyarakat Hamparan Perak berterima kasih atas keberpihak yang menghasilkan solusi, yakni aman dari ancaman banjir berulang dan memperoleh kepastian menjalani masa depan. (*)
