Penanganan banjir menjadi fokus penting Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan. Itu sebab dalam penanganannya membutuhkan pemetaan persoalan secara terukur, pembenahan infrastruktur pengendali air, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar tidak berhenti pada kegiatan normalisasi saluran saja.
Koordinasi pemerintah kecamatan Sunggal dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) mengidentifikasi 41 titik persoalan yang berkaitan dengan banjir dan infrastruktur pengendalian air sepanjang 2026. Ada yang telah dilaksanakan, sebagian masih dalam proses, tapi ada juga belum terealisasi.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2026 Kecamatan Sunggal yang disampaikan kepada penulis, memuat sebaran titik permasalahan di sejumlah desa, jenis kerusakan atau kebutuhan infrastruktur, serta perkembangan pelaksanaan pekerjaan.
Data tersebut menjadi catatan bahwa penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Selain normalisasi drainase, pembenahan pintu klep, pintu kontrol, gorong-gorong, box culvert, sungai, tanggul, dan saluran pembuang juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem pengendalian aliran air.
Paya Geli dan Tanjung Gusta Terbanyak
Berdasarkan rekapitulasi pendataan, Desa Paya Geli tercatat memiliki 10 titik persoalan, Tanjung Gusta delapan titik dan Helvetia empat titik.
Sementara Telaga Sari, Medan Krio, Puji Mulyo, Purwodadi, dan Sunggal Kanan masing-masing dua titik. Sei Mencirim, Suka Maju, Muliorejo, Tanjung Selamat, Lalang, Sumber Melati Diski, Sei Semayang, Sei Beras Sekata, dan Serbajadi masing-masing memiliki satu titik.
Laporan tersebut mengelompokkan 21 titik problem berkaitan dengan drainase, pintu klep, dan pintu kontrol. Sembilan titik menyangkut gorong-gorong dan box culvert, enam titik berkaitan pendangkalan dan tanggul rendah, serta tiga titik menyangkut waduk, tembok penahan, dan saluran pembuang.
Meski jumlah sebaran berdasarkan desa dan jenis permasalahan sama-sama mencapai 41 titik, konsistensi klasifikasinya masih perlu diperjelas. Sebab dua titik dicatat tanpa masalah banjir, artinya terdapat 39 titik yang dikategorikan memiliki persoalan.
Kejelasan tersebut penting agar basis data yang akurat maka maksimal dalam menentukan lokasi prioritas, jenis pekerjaan, kebutuhan pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan.
Pekerjaan Telah Dilaksanakan
Rekapitulasi pelaksanaan juga menunjukkan penanganan telah berjalan di Paya Geli, misalnya, normalisasi drainase sepanjang 300 meter di Jalan Sei Mencirim dan Dusun III telah dikerjakan.
Data lain tercatat, pembangunan tanggul kanan Sungai Krio sepanjang 3.000 meter dan tembok penahan tanah (TPT) pada tiga titik dengan panjang sekitar 500 meter masih belum dikerjakan. Pembangunan pintu klep di Jalan Binjai Km 10, Gang Damai Ujung, Dusun VII, serta Jalan Tirta Ujung, Dusun III, juga belum terlaksana.
Di Medan Krio, normalisasi Waduk Bangun Mulia dan drainase Jalan Sei Mencirim tercatat selesai. Sementara normalisasi Sungai Krio dan Sungai Tengkorak sepanjang 7.200 meter masih dalam proses.
Adapun pembangunan box culvert di Dusun IV, Jalan Sei Mencirim, pintu kontrol air di Dusun V, Jalan Serayu, serta drainase Jalan Pelita masih belum dikerjakan.
Di Tanjung Gusta, normalisasi drainase Jalan Banten dan Parit Endut sepanjang 1.200 meter di Jalan Tani Asli telah dilaksanakan. Namun, sejumlah pekerjaan lainnya masih menunggu realisasi, antara lain normalisasi drainase Jalan Lapas, Gang Mangga menuju Sei Bederak sepanjang 400 meter berikut pintu klep, normalisasi drainase Jalan Gereja Jetun, pembangunan pintu kontrol di Dusun I Jalan Stasiun, serta tiga unit box culvert di Jalan Lapas.
Sementara di Purwodadi, normalisasi drainase Jalan Masjid sepanjang 300 meter, pembangunan drainase Jalan Sekolah, dan pendalaman drainase hilir Sungai Baung sepanjang 300 meter di Jalan Pelita tercatat selesai. Normalisasi parit Jalan Baung sepanjang 1.300 meter masih belum dikerjakan.
Di Sei Semayang, normalisasi drainase Jalan Protokol, Dusun VIII, telah dilaksanakan. Namun, normalisasi drainase di Dusun IX dekat Kopi Gayo/SPBU, drainase dekat Gereja GBKP, serta pendalaman sungai di Dusun I dekat Auto 2000 masih belum dituntaskan.
Pekerjaan Tertunda Memerlukan Kepastian
Di Desa Lalang, pembangunan pintu klep berbahan fiber di Jalan Stasiun pada Sungai Belawan belum terlaksana. Rencana normalisasi Sungai Belawan sepanjang 3.000 meter juga masih belum dikerjakan.
Berbeda dengan di Helvetia. Normalisasi alur buang Sei Bederak sepanjang 700 meter menggunakan excavator mini dan normalisasi drainase Jalan Karya V sekitar 100 meter telah dilaksanakan. Namun, pembangunan box culvert di Dusun VIII belum dikerjakan.
Di Muliorejo, normalisasi menggunakan alat berat di Jalan Pembangunan Ujung sepanjang 400 meter dan Dusun II Jalan Makmur tercatat telah dilaksanakan. Proyek yang sama di Jalan Kenduri perlu diperjelas karena statusnya disebut sudah, tetapi progres pekerjaan masih 50 persen.
Selain itu, rincian pekerjaan yang masuk dalam peta sebaran, seperti Suka Maju, Telaga Sari, Tanjung Selamat, Sumber Melati Diski, Sei Beras Sekata, Serbajadi, dan Sunggal Kanan, belum terlihat dalam tabel pelaksanaan.
Memperkuat Arah Kebijakan Penanggulangan Banjir
Dari perspektif kebijakan publik, pemetaan persoalan di Kecamatan Sunggal menunjukkan pentingnya penguatan sistem penanggulangan banjir yang terintegrasi. Tidak cukup hanya mengandalkan pembersihan atau normalisasi drainase, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan saluran, kapasitas bangunan pengendali air, serta kondisi sungai sebagai jalur pembuangan.
Persoalan terkait drainase, pintu klep dan pintu kontrol menunjukkan pentingnya fungsi pengaturan aliran air. Begitu pula persoalan pendangkalan dan tanggul rendah membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi teknis masing-masing lokasi.
Pembangunan gorong-gorong, box culvert, pintu klep, dan pintu kontrol juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas aliran. Dengan demikian, penanganan satu titik harus mempertimbangkan kondisi saluran di bagian hulu maupun hilir agar tidak sekadar memindahkan persoalan genangan ke wilayah lain.
Dalam kerangka kebijakan Bupati Asri Ludin Tambunan, pendataan yang dilakukan Kecamatan Sunggal bersama Dinas SDABMBK dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perencanaan penanganan banjir berbasis kebutuhan lapangan.
Namun, efektivitasnya perlu ditunjukkan melalui tindak lanjut yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kepastian penyelesaian pekerjaan.
Pendekatan tersebut juga membutuhkan evaluasi berkala. Setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan perlu dilihat berdasarkan fungsi dan manfaatnya, sedangkan pekerjaan yang belum terealisasi perlu memiliki kejelasan jadwal, kebutuhan anggaran, dan kendala pelaksanaan.
Transparansi Progres Menjadi Kunci Evaluasi
Sejumlah aspek masih membutuhkan penjelasan diantaranya, bagaimana penentuan prioritas pekerjaan dilakukan, kapan pekerjaan tanggul, pintu klep, pintu kontrol, box culvert, dan normalisasi sungai yang belum terlaksana akan direalisasikan, serta apa kendala yang menyebabkan sejumlah kegiatan belum berjalan.
Penyempurnaan tata kelola penanganan banjir, bukan semata-mata persoalan administratif. Kualitas pendataan akan menentukan ketepatan perencanaan, sementara transparansi progres menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memantau pelaksanaan kebijakan.
Akhirnya, keberhasilan penanggulangan banjir tidak cukup diukur dari panjang drainase yang dinormalisasi atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Berfungsinya sistem pengendalian air, terselesaikannya titik-titik persoalan, dan berkurangnya risiko genangan serta banjir yang dialami masyarakat, inilah harapan.
Pemetaan Kecamatan Sunggal perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penyelesaian pekerjaan.Pendataan yang konsisten, koordinasi perangkat daerah, serta keterbukaan perkembangan pekerjaan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bawah kepemimpinan Asri Ludin Tambunan semakin konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
