Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara pada 15 April 2026 mengusung tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”. Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan cerminan kebutuhan riil daerah: memperkuat sinergi lintas sektor di tengah tantangan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya selaras dengan harapan.
Secara konseptual, “Satu Kolaborasi” menegaskan pentingnya orkestrasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Sementara “Sejuta Energi” menggambarkan potensi besar yang dimiliki Sumatera Utara jika seluruh kekuatan tersebut bergerak dalam arah yang sama. Namun, pertanyaannya: sejauh mana kolaborasi ini telah terwujud dalam kebijakan yang konkret dan berdampak?
Pertumbuhan Ekonomi: Stabil, Namun Belum Kompetitif
Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada di angka 4,5 persen—di bawah rata-rata nasional sebesar 5 persen. Angka ini mengindikasikan stabilitas, tetapi belum cukup kompetitif untuk mendorong akselerasi pembangunan.
Di sinilah urgensi kolaborasi diuji. Upaya mengundang investor dan mempermudah perizinan usaha harus dibarengi dengan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar penyederhanaan administratif di atas kertas. Pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata Danau Toba juga perlu melampaui pembangunan infrastruktur fisik, menuju penguatan ekosistem—mulai dari kapasitas pelaku usaha lokal hingga keberlanjutan lingkungan.
Sektor pertanian dan perkebunan, yang menjadi tulang punggung daerah, masih menghadapi tantangan klasik: rendahnya adopsi teknologi dan minimnya hilirisasi. Tanpa keberanian mendorong transformasi struktural, “energi” yang dimiliki petani dan pelaku usaha hanya akan terjebak dalam siklus produktivitas rendah.
Pelayanan Publik: Baik, Tapi Belum Memuaskan
Indeks Pelayanan Publik Sumatera Utara tahun 2025 berada di angka 4,27—sedikit di bawah rata-rata nasional 4,3. Secara kategori, ini tergolong baik. Namun dalam perspektif masyarakat, “baik” belum tentu berarti “memuaskan”.
Kesenjangan antara angka indeks dan pengalaman riil masyarakat menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik masih bersifat parsial. Digitalisasi, misalnya, sering kali berhenti pada tahap formalitas tanpa diikuti perubahan budaya kerja aparatur.
Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci. Pendidikan dan pelatihan tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek integritas, responsivitas, dan orientasi pelayanan. Tanpa itu, kolaborasi hanya akan menjadi jargon, sementara praktik birokrasi tetap berjalan secara sektoral dan kaku.
Kesejahteraan Masyarakat: Angka Tinggi, Realitas Berbeda
Indeks Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara tahun 2025 tercatat sebesar 76,47—kategori tinggi. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan, tercermin dari angka kemiskinan sebesar 7,25 persen.
Diskrepansi ini menegaskan bahwa indikator makro belum sepenuhnya mencerminkan kondisi mikro. Artinya, pertumbuhan dan pembangunan belum terdistribusi secara merata.
Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif: penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Bantuan sosial juga perlu diarahkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek.
Dari Slogan ke Aksi Nyata
Tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi” hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan konsisten. Kolaborasi tidak cukup dibangun melalui forum atau seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam sinkronisasi program lintas sektor dan keberanian menghapus ego kelembagaan.
Momentum usia ke-78 ini seharusnya menjadi titik refleksi: bahwa tantangan Sumatera Utara bukan terletak pada kurangnya potensi, melainkan pada kemampuan mengelola dan menyinergikan potensi tersebut.
Jika kolaborasi benar-benar dijalankan secara substantif, maka “sejuta energi” bukan sekadar metafora, melainkan kekuatan nyata yang mampu mendorong Sumatera Utara melampaui stagnasi menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. (Penulis Adalah Guru Besar FISIP USU Medan)
