MEDAN, MWT – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6/2026), menyoroti sejumlah isu nasional dan daerah, termasuk dugaan praktik jual beli titik dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh.
Dalam dialog langsung dengan massa aksi, Erni menegaskan DPRD Sumut akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG di Sumatera Utara.
“Kami sebagai DPRD akan mengawasi dan mencari tahu. Kami juga akan meminta pihak berwajib segera mengusut, termasuk kepada Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai penegak hukum. Saya akan merekomendasikan itu secara tertulis,” ujar Erni.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya isu dugaan jual beli titik dapur MBG yang disebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kemungkinan di Sumatera Utara.
Ketua DPRD Temui Massa Aksi
Aksi yang digelar mahasiswa berlangsung di depan Kantor DPRD Sumut sejak pukul 14.30 WIB. Massa membawa spanduk dan selebaran berisi sembilan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Sebelum Ketua DPRD hadir, sejumlah anggota DPRD Sumut sempat berupaya menemui mahasiswa. Namun massa menolak dan meminta berdialog langsung dengan pimpinan DPRD.
Sekitar pukul 15.45 WIB, Erni Ariyanti akhirnya menemui peserta aksi. Dalam pertemuan tersebut, ia duduk bersama massa dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan.
Erni menyatakan DPRD Sumut akan mengawal sembilan tuntutan mahasiswa serta meneruskannya kepada pemerintah pusat untuk isu-isu yang berada dalam kewenangan nasional.
“Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua dari sembilan tuntutan ini akan kita kawal dan akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, DPRD Sumut juga berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan fungsi pengawasan DPRD berjalan untuk mengawal setiap anggaran yang digunakan agar lebih berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Dikawal Aparat Keamanan
Selama aksi berlangsung, ratusan personel gabungan dari kepolisian dan TNI melakukan pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan.
Salah satu spanduk yang dibawa peserta aksi bertuliskan, “Kalau semua naik, harus ada yang turun.”
Setelah berdialog dengan Ketua DPRD Sumut dan menerima komitmen pengawalan terhadap tuntutan mereka, massa aksi berangsur-angsur membubarkan diri dengan tertib.
Latar Belakang Kasus MBG
Isu MBG menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, telah ditahan oleh Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis.
Perkembangan kasus tersebut memicu desakan mahasiswa agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh dan dugaan penyimpangan yang terjadi dapat diusut hingga tuntas.
Sembilan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Menjaga stabilitas harga BBM dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
- Mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan APBN serta APBD.
- Menolak segala bentuk dwifungsi Polri dan meningkatkan akuntabilitas institusi kepolisian.
- Menghentikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang lebih efektif.
- Menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama nasional.
- Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta pemberantasan pertambangan ilegal.
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.
- Menagih komitmen pemerintah dalam membuka 19 juta lapangan kerja. (red)
