Ketapang, MWT — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diwarnai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dan pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan oleh kepolisian dalam sepekan terakhir.
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, Polres Ketapang telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM bersubsidi. Namun, kepolisian belum mengungkapkan jumlah orang yang diamankan maupun rincian perkara yang sedang ditangani.
“Beberapa penyimpangan BBM subsidi sudah ditangkap Polres Ketapang dalam satu minggu terakhir,” kata Putra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10/2026) petang.
Putra belum membeberkan modus penyimpangan ataupun peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut. Ia menyatakan personel kepolisian masih melakukan penanganan di lapangan.
“Personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan,” ujarnya.
Di tengah proses penanganan perkara tersebut, masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan Pertalite. Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan mengantre selama berjam-jam di sejumlah SPBU, sementara BBM juga sulit diperoleh melalui pengecer.
Kondisi itu membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Keluhan mengenai kelangkaan BBM bersubsidi pun muncul bersamaan dengan harapan agar distribusi dan ketersediaan pasokan segera membaik.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak membeli BBM secara berlebihan.
“Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun,” tegasnya.
Riza juga menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, penindakan tersebut diharapkan membantu menjaga penyaluran BBM agar sesuai dengan ketentuan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan, tetapi diikuti pengawasan distribusi yang lebih ketat. Penindakan tegas dinilai diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi memperburuk kesulitan warga dalam memperoleh BBM.
“Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi ‘pemain’ BBM subsidi,” ucap seorang warga Ketapang.
Warga tersebut juga menilai pengawasan distribusi perlu diperketat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar aturan.
Masyarakat berharap penegakan hukum oleh Polres Ketapang berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan kepastian ketersediaan pasokan. Dengan demikian, BBM bersubsidi diharapkan dapat diakses oleh warga yang membutuhkan. (red)
