Medan, MWT — Kualitas udara di Kota Medan kembali masuk kategori tidak sehat pada Kamis (15/10/2026), dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 113–117 di dua stasiun pemantauan. Di tengah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Utara, Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak hingga 11 Oktober 2026.
Data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) pukul 08.00 WIB menunjukkan ISPU di kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, mencapai 113. Sementara itu, stasiun pemantauan di Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, mencatat ISPU sebesar 117. Kedua lokasi tersebut masuk zona kuning atau kategori tidak sehat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, mengatakan pemantauan kualitas udara terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi pencemaran.
“Per hari ini kami masih melakukan pemantauan terkait kondisi udara di Medan yang masih masuk kategori tidak sehat akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera,” ujar Melvi, Kamis (15/10/2026).
Menurut Melvi, sebaran asap lintas batas dari wilayah lain di Pulau Sumatera terbawa angin ke Sumatera Utara. Kondisi tersebut berkaitan dengan karhutla di sejumlah wilayah serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin.
Melvi menjelaskan, kualitas udara terbagi dalam tiga zona, yakni biru, kuning, dan merah. Zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan zona kuning menandakan kondisi yang dapat merugikan kesehatan.
Data AQMS pada Kamis (15/10/2026) pukul 08.00 WIB juga menunjukkan perbedaan polutan dominan di kedua lokasi pemantauan. Di Jalan Pinang Baris, polutan dominan yang tercatat adalah PM2,5 dengan angka 117, sedangkan di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution tercatat PM10 dengan angka 113.
Melvi mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika asap terlihat pekat atau jarak pandang menurun. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker standar.
Menyelimuti Sumatera Utara
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho, menyampaikan bahwa citra sebaran asap pada Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB mendeteksi asap di seluruh wilayah Sumatera Utara.
“Berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera pada tanggal 14 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, terdeteksi asap di seluruh wilayah Sumatera Utara,” kata Hendro, Rabu (14/10/2026).
Meski pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak mendeteksi titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, jarak pandang di sejumlah wilayah tetap mengalami penurunan. Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang berkisar 1–4 kilometer.
Pemantauan kualitas udara juga menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Partikel PM2,5 berukuran sangat kecil sehingga dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.
Hendro mengimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak kabut atau asap untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, khususnya ketika udara berkabut atau jarak pandang berkurang.
“Apabila memerlukan kegiatan di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker yang sesuai,” ujarnya.
Pembelajaran Jarak Jauh
Dampak kabut asap juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Kebijakan tersebut diambil setelah kualitas udara setempat dinyatakan tidak sehat berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Bupati Madina, Saipullah Nasution, menegaskan bahwa kegiatan sekolah tidak diliburkan, melainkan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
“Tidak diliburkan tetapi pembelajaran jarak jauh,” kata Saipullah saat dihubungi, Rabu (14/10/2026) malam.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Madina, Parlin Lubis, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Bupati memimpin rapat bersama pemangku kepentingan terkait.
“Bahwa (data) dari BMKG kondisi kualitas udara di sini (Madina) sudah tidak sehat, jadi kami rapat bersama stakeholder yang terkait dipimpin Bapak Bupati,” ujar Parlin.
PJJ dilaksanakan mulai Kamis hingga Sabtu (15–17 Oktober 2026). Pemerintah daerah merencanakan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung pada Senin (19/10/2026), dengan tetap memantau perkembangan kualitas udara.
“Jadi anak-anak yang menjadi kewenangan daerah (Pemkab Madina) ini di luar SMA dilakukan pembelajaran jarak jauh hingga hari Sabtu,” kata Parlin.
Selain menerapkan PJJ, pemerintah daerah membagikan masker kepada masyarakat. Dinas Kesehatan juga meminta tenaga kesehatan di kecamatan dan puskesmas melakukan pendataan terhadap warga yang mengalami gejala ISPA.
“BPBD sudah membagi-bagikan masker, Dinas Kesehatan juga memerintahkan nakes-nakes di kecamatan atau Puskesmas itu melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berdampak terkena gejala ISPA,” tuturnya.
Catat 277.075 Kasus ISPA
Secara nasional, data Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC) Kementerian Kesehatan RI hingga 11 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB mencatat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun atau balita.
Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Paparan polutan tersebut dapat memicu ISPA, iritasi mata dan kulit, memperburuk asma serta penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
“Asap Karhutla mengandung partikel halus PM.25, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Paparannya dapat menyebabkan ISPA, iritasi mata/kulit, perburukan Asma dan PPOK, serta peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke,” demikian keterangan Kemenkes yang dikutip dari akun Instagram resminya pada Rabu (14/10/2026).
Kemenkes meminta perlindungan lebih bagi kelompok rentan, meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita asma atau PPOK, serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan.
Tenaga Kesehatan Dikerahkan
Untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla, Kemenkes telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga mendistribusikan perlengkapan medis, obat-obatan, vitamin, serta berbagai kebutuhan kesehatan lainnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi 2.892.040 masker, 280 unit oxygen concentrator (OC), 100 face shield, 36 tabung oxycan, 41 ribu pasang sarung tangan medis, sembilan air purifier, 4.908 alat pelindung diri (APD), dan 350 dus pemberian makanan tambahan (PMT), serta obat-obatan dan vitamin.
Kemenkes juga menyatakan telah menyiagakan 1.691 puskesmas dan 36 rumah sakit rujukan untuk melayani masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan akibat karhutla.
“Pemerintah telah siagakan sebanyak 1.691 puskesmas dan 36 RS rujukan yang siap berikan pelayanan untuk menangani berbagai dampak kesehatan akibat Karhutla,” kata Kemenkes.
Selain fasilitas tersebut, pemerintah menyiapkan pos kesehatan dan ruang oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan. Program “Oase Udara” juga tersedia di sejumlah wilayah Kalimantan untuk membantu menjamin pasokan oksigen bagi warga yang mengalami sesak napas. (red)
