Ada satu kelompok masyarakat yang mungkin tidak pernah duduk di ruang pembahasan anggaran, tidak ikut menghitung besaran belanja pembangunan, dan tidak memiliki kesempatan menentukan program prioritas pemerintah. Namun, masa depan kelompok ini justru sangat ditentukan oleh keputusan yang dibuat di ruangan tersebut. Mereka adalah anak-anak.
Anak-anak mungkin belum memahami rumitnya pembahasan APBD, penentuan prioritas belanja, ataupun kemampuan keuangan daerah. Namun, mereka akan merasakan langsung dampak setiap keputusan pemerintah hari ini.
Mereka akan merasakan apakah sekolahnya aman, memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan makanan bergizi, memiliki akses pelayanan kesehatan, terlindungi dari kekerasan, serta memperoleh perlindungan ketika hak-haknya dilanggar.
Karena itu, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2027 semestinya tidak hanya menjadi forum menentukan angka dan membagi alokasi belanja. Pembahasan tersebut juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak dan perlindungan anak ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.
APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Di dalamnya tercermin pilihan kebijakan, tanggung jawab pemerintah, dan arah keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk masa depan generasi penerus.
Pembangunan Tidak Boleh Kehilangan Wajah Kemanusiaan
Kabupaten Deli Serdang memiliki berbagai agenda pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan desa hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui banyaknya gedung yang berdiri, panjang jalan yang dibangun, atau besarnya anggaran yang terserap.
Ada ukuran lain yang tidak kalah mendasar, yakni sejauh mana anak-anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan secara layak.
Pembangunan berbagai fasilitas fisik belum sepenuhnya mencerminkan kemajuan apabila masih terdapat anak yang mengalami kekerasan, menjadi korban perundungan, kehilangan kesempatan pendidikan, mengalami eksploitasi, hidup dalam penelantaran, atau tidak memperoleh pelayanan dasar.
Pembangunan yang belum mampu memberikan rasa aman kepada anak masih menyisakan persoalan mendasar yang perlu ditangani.
Karena itu, perspektif perlindungan anak perlu diintegrasikan ke dalam setiap tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
Asta Cita dan Tanggung Jawab Membangun Generasi
Visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
Sejumlah agenda Asta Cita memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Asta Cita pertama menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam perspektif perlindungan anak, prinsip tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anak tanpa diskriminasi.
Asta Cita keempat menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Asta Cita keenam mengarahkan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Agenda ini relevan dengan upaya memastikan anak-anak di pedesaan, kawasan pesisir, dan keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengakses pelayanan dasar.
Asta Cita ketujuh menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Prinsip tersebut berkaitan dengan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Asta Cita kedelapan menekankan keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Arah pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program sesuai kewenangan serta kebutuhan daerah.
Dengan demikian, pemenuhan hak anak bukan agenda yang berdiri di luar pembangunan nasional. Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan manusia, penghormatan HAM, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. <PRIVATE_PERSON>
Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Masa depan tersebut juga ditentukan oleh kualitas generasi yang hari ini memperoleh gizi, pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berkembang.
Kepentingan Terbaik Anak Harus Menjadi Pertimbangan Utama
Ada prinsip mendasar yang harus menjadi landasan setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child.
Prinsip ini bukan sekadar ungkapan normatif. Setiap keputusan yang berdampak terhadap anak harus mempertimbangkan keselamatan, kebutuhan, hak, dan masa depan mereka.
Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan empat prinsip dasar yang juga menjadi landasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.
Pertama, non-diskriminasi.
Tidak boleh ada anak yang kehilangan haknya karena kemiskinan, jenis kelamin, agama, suku, kondisi disabilitas, tempat tinggal, ataupun latar belakang keluarganya.
Anak-anak di wilayah pesisir, pedesaan, keluarga kurang mampu, dan kelompok rentan harus memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan.
Kedua, kepentingan terbaik bagi anak.
Setiap kebijakan pembangunan, termasuk keputusan penganggaran, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan anak.
Efisiensi anggaran perlu dilakukan tanpa mengabaikan pelayanan esensial yang dibutuhkan anak untuk keselamatan dan tumbuh kembangnya.
Ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.
Pemerintah perlu memastikan anak mendapatkan gizi yang baik, pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak.
Anak bukan sekadar objek kebijakan. Mereka merupakan pemegang hak yang memiliki suara, pengalaman, dan pandangan mengenai kehidupan mereka sendiri.
Karena itu, partisipasi anak perlu diberikan ruang secara aman, bermakna, dan sesuai dengan usia serta tingkat kematangannya.
Keempat prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kebijakan nasional, pendekatan ini juga dikenal melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
Mengapa Deli Serdang Membutuhkan Anggaran Perlindungan Anak?
Deli Serdang memiliki 22 kecamatan dengan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan tingkat kerentanan masyarakat yang beragam.
Kondisi tersebut menuntut kebijakan perlindungan anak yang tidak bisa disamaratakan.
Anak-anak di kawasan pesisir dapat menghadapi persoalan akses pendidikan, kemiskinan, dan kerentanan sosial yang berbeda dengan anak-anak di kawasan perkotaan.
Anak penyandang disabilitas membutuhkan akses pelayanan dan pendidikan inklusif. Anak korban kekerasan membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Sementara itu, anak di wilayah rawan bencana membutuhkan sistem perlindungan khusus ketika keadaan darurat terjadi.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan pemetaan risiko perlindungan anak yang menggambarkan persoalan, kebutuhan, serta tingkat kerentanan di setiap kecamatan.
Pemetaan tersebut semestinya menjadi salah satu dasar penyusunan program dan pengalokasian anggaran, bukan hanya menjadi dokumen administratif.
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deli Serdang memandang setidaknya terdapat enam kebutuhan strategis yang perlu memperoleh perhatian dalam pembahasan R-APBD 2027.
1. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
Meliputi layanan pengaduan, respons cepat, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta mekanisme rujukan bagi korban.
2. Pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif.
Meliputi pencegahan perundungan, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, serta penguatan sistem perlindungan di satuan pendidikan.
3. Pemenuhan kesehatan dan gizi anak.
Meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang, pencegahan stunting, pemenuhan gizi, serta akses pelayanan kesehatan berkualitas.
4. Perlindungan anak berbasis desa dan kecamatan.
Meliputi deteksi dini, penguatan jejaring masyarakat, relawan perlindungan anak, serta mekanisme rujukan kasus.
5. Perlindungan anak dalam situasi bencana.
Meliputi penyediaan ruang ramah anak, dukungan psikososial, pemenuhan kebutuhan khusus, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak terdampak bencana.
6. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Meliputi peningkatan kapasitas tenaga layanan, penguatan sistem data, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
Keenam kebutuhan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang terukur berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, data lapangan, kemampuan fiskal, serta standar pelayanan yang berlaku.
Menguji Keberpihakan Bupati dan Badan Anggaran DPRD
Pembahasan R-APBD 2027 menjadi ruang penting untuk melihat apakah komitmen terhadap perlindungan anak benar-benar diterjemahkan ke dalam prioritas belanja daerah.
Bupati Deli Serdang sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pembangunan dan penganggaran memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kewenangannya.
Sementara itu, DPRD, khususnya Badan Anggaran, memiliki peran strategis dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah serta memastikan alokasi belanja dapat dipertanggungjawabkan.
LPA Deli Serdang memandang terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan R-APBD 2027:
- Berapa besar anggaran yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pemenuhan hak anak di seluruh OPD?
- Apakah anggaran perlindungan anak telah disusun berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan di 22 kecamatan?
- Apakah tersedia pembiayaan yang memadai bagi anak korban kekerasan untuk memperoleh pendampingan dan pemulihan?
- Apakah satuan pendidikan mendapatkan dukungan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman?
- Apakah kebutuhan anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, dan anak di wilayah pesisir telah diperhitungkan?
- Apakah pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan perlindungan anak dalam situasi bencana telah terintegrasi dalam perencanaan?
- Apakah tersedia indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diawasi masyarakat?
Pertanyaan tersebut penting karena keberpihakan terhadap anak tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan politik atau komitmen tertulis.
Keberpihakan perlu tercermin dalam dokumen perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan program, serta hasil yang dapat dirasakan oleh anak.
Child Protection Budget Tagging: Mengubah Komitmen Menjadi Anggaran
LPA Deli Serdang mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempertimbangkan penerapan mekanisme Child Protection Budget Tagging atau penandaan anggaran perlindungan anak lintas OPD.
Melalui pendekatan ini, program dan belanja daerah yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak dapat diidentifikasi, dikelompokkan, dipantau, dan dievaluasi.
Penandaan tersebut perlu membedakan belanja yang secara langsung ditujukan kepada anak dan belanja lintas sektor yang memberikan manfaat terhadap pemenuhan hak anak.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dapat menilai manfaat dan hasil pelaksanaannya.
LPA juga mendorong agar setiap program dilengkapi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) yang jelas.
Misalnya, keberhasilan program pencegahan kekerasan tidak cukup diukur melalui jumlah sosialisasi. Evaluasi juga perlu memperhatikan peningkatan kapasitas sekolah, keberfungsian mekanisme pengaduan, kecepatan penanganan kasus, dan kualitas pemulihan korban.
Demikian pula program kesehatan. Penilaian tidak cukup berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi perlu memperhatikan jangkauan pelayanan, pemantauan tumbuh kembang, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi anak.
Dengan pendekatan tersebut, anggaran perlindungan anak tidak berhenti sebagai angka administratif, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Jangan Hanya Mendengar Orang Dewasa, Dengarkan Juga Anak-Anak
Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat dalam pembangunan daerah adalah ruang partisipasi anak.
Forum Anak Deli Serdang dan forum anak di tingkat kecamatan perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara bermakna.
Pemerintah dapat mengembangkan konsultasi anak dalam penyusunan program pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, evaluasi sekolah aman, serta penyusunan kebijakan yang secara langsung berdampak terhadap kehidupan mereka.
Partisipasi tersebut harus memperhatikan keamanan, kerahasiaan, persetujuan yang sesuai usia, dan perlindungan dari tekanan.
Anak-anak perlu memperoleh kesempatan menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan perubahan apa yang mereka harapkan.
Sebab, tidak semua kebutuhan anak dapat diketahui hanya melalui rapat antarpejabat atau laporan administratif.
Pengalaman anak yang menjalani kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat juga merupakan informasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
LPA Deli Serdang: Mengawal Anggaran, Memperjuangkan Hak Anak
Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang memandang pengawalan R-APBD 2027 sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil untuk memastikan pemenuhan hak anak menjadi agenda pembangunan daerah.
Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi kelompok yang paling sering disebut dalam pidato pembangunan, tetapi justru paling sedikit mendapatkan perhatian dalam keputusan anggaran.
“Anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan sendiri anggaran bagi keselamatan dan masa depannya. Karena itu, pemerintah dan para wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar hadir dalam setiap keputusan pembangunan,” tegasnya.
LPA Deli Serdang mendorong Bupati dan DPRD membuka ruang pembahasan khusus mengenai anggaran perlindungan anak dengan melibatkan Bappeda, perangkat daerah terkait, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan anak.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, LPA juga menyatakan siap menyampaikan rekomendasi melalui dokumen Policy Brief: Analisis Keberpihakan R-APBD 2027 terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan, memperbaiki distribusi anggaran, serta membangun sistem perlindungan anak yang terukur dan berkelanjutan.
Indonesia Emas 2045 Dimulai dari Anak yang Terlindungi Hari Ini
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita mengenai pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, atau kekuatan industri.
Indonesia Emas juga berbicara tentang manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, memiliki kesempatan yang setara, dan mampu hidup dengan bermartabat.
Anak-anak Deli Serdang yang hari ini duduk di bangku PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah merupakan bagian dari generasi yang akan mengisi masa depan tersebut.
Mereka adalah calon pemimpin, guru, dokter, petani, ilmuwan, pengusaha, pekerja, dan berbagai profesi yang akan turut menentukan arah bangsa.
Namun, tidak adil jika kita menuntut mereka menjadi generasi unggul pada masa depan, sementara hari ini mereka belum sepenuhnya memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, gizi, keselamatan, dan perlindungan.
Kita tidak dapat berbicara tentang Indonesia Emas apabila masih ada anak yang kehilangan masa kecilnya akibat kekerasan.
Kita tidak dapat berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia apabila masih ada anak yang tertinggal karena kemiskinan dan diskriminasi.
Kita tidak dapat berbicara tentang pemerataan pembangunan apabila anak-anak di desa dan pesisir belum memperoleh kesempatan yang setara.
Karena itu, R-APBD Deli Serdang 2027 perlu menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia Emas melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak sejak hari ini.
Bagi Bupati Deli Serdang dan seluruh anggota DPRD, tanggung jawab pembangunan tidak hanya berkaitan dengan jumlah proyek yang dibangun atau besarnya anggaran yang direalisasikan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kebijakan dan alokasi anggaran memberikan manfaat bagi keselamatan, kesehatan, pendidikan, serta masa depan anak-anak.
Sebab, warisan pembangunan tidak hanya tercermin dari bangunan fisik yang ditinggalkan, tetapi juga dari kualitas kehidupan generasi yang dipersiapkan dan dilindungi.
R-APBD bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat pilihan kebijakan yang menentukan siapa yang memperoleh manfaat pembangunan dan kebutuhan siapa yang harus diprioritaskan.
Membangun Deli Serdang berarti memastikan anak-anaknya memperoleh hak dan perlindungan. Membangun Indonesia Emas berarti memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara bermartabat. (Junaidi Malik, S.H., C. Ht Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang)
