Keberhasilan Bendungan Lau Simeme sebagai destinasi wisata tidak cukup diukur dari panorama yang menarik atau jumlah pengunjung yang datang. Ukuran yang lebih menentukan ialah apakah pengembangan kawasan itu mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan tetap melindungi fungsi utama bendungan.
Di Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, peluang tersebut berhadapan dengan sejumlah kebutuhan mendasar: kepastian pengelolaan, keselamatan pengunjung, kesiapan fasilitas, serta keterlibatan warga dalam kegiatan ekonomi.
Pertanyaannya, bagaimana memastikan potensi wisata yang berkembang tidak berhenti pada rencana, tetapi menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan?
Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Manfaat
Rencana pengembangan yang dipaparkan Dirut PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ), BUMD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Hasruli, menempatkan masyarakat Biru-biru dan kawasan sekitarnya sebagai bagian dari pengembangan wisata Lau Simeme.
Peluang yang direncanakan mencakup usaha kuliner, kios, homestay, tenaga kerja lokal, dan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Arah tersebut membuka kemungkinan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Namun, keberadaan peluang dalam suatu rencana belum otomatis menjamin bahwa masyarakat akan memperoleh akses yang adil terhadap kesempatan usaha.
Sejumlah pertanyaan perlu dijawab dalam pelaksanaannya. Siapa yang dapat menjadi mitra, bagaimana kesempatan usaha dibagikan, apa persyaratan kemitraan, dan bagaimana warga dapat memperoleh informasi mengenai peluang yang tersedia?
Kejelasan mekanisme tersebut penting agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pihak yang memiliki modal atau akses usaha lebih besar.
Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal dan membangun rasa memiliki terhadap kawasan. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas wisata berkembang.
Perubahan Ruang Hidup yang Tidak Boleh Diabaikan
Pembangunan Bendungan Lau Simeme turut mengubah ruang hidup sebagian masyarakat, termasuk warga Kuala Dekah yang terdampak genangan dan perubahan penggunaan lahan.
Konteks ini penting dalam pembicaraan mengenai masa depan kawasan. Pengembangan pariwisata berlangsung di wilayah yang memiliki sejarah pembangunan infrastruktur dan perubahan kehidupan masyarakat.
Karena itu, perhatian terhadap warga tidak semestinya berhenti pada kesempatan berjualan atau penyediaan lapangan kerja. Dialog, keterbukaan informasi, serta mekanisme penyampaian keluhan juga perlu menjadi bagian dari tata kelola.
Langkah tersebut dapat membantu memastikan bahwa keputusan pengembangan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
Meski demikian, bentuk keterlibatan, mekanisme kompensasi jika relevan, serta program pemberdayaan yang telah berjalan perlu dijelaskan berdasarkan data dan kebijakan yang benar-benar tersedia. Tanpa informasi tersebut, manfaat maupun dampak sosial tidak dapat dinilai secara menyeluruh.
Delapan Komponen dan Pekerjaan yang Menyertainya
Konsep pengembangan BPJ mencakup gerbang dan pusat informasi, wisata air, jalur trekking dan sepeda, menara pandang, area berkemah dan glamping, sentra kuliner dan UMKM, edukasi bendungan, serta festival dan atraksi wisata.
Namun, setiap komponen membutuhkan kesiapan yang berbeda. Wisata air, misalnya, berkaitan dengan keselamatan dan ketentuan pengelola bendungan, sedangkan kegiatan kuliner membutuhkan fasilitas yang memadai serta pengelolaan sampah.
Jalur trekking dan sepeda memerlukan pengaturan akses serta perlindungan terhadap area yang tidak boleh dimasuki. Area berkemah dan akomodasi juga harus mengikuti ketentuan penggunaan lahan, keselamatan, dan perizinan yang berlaku.
Karena itu, studi kelayakan dan penyusunan master plan bukan sekadar tahapan administratif. Keduanya diperlukan untuk menguji kesesuaian rencana dengan kondisi kawasan, kebutuhan pengunjung, fungsi bendungan, serta daya dukung lingkungan.
Rencana pengembangan juga mencakup koordinasi dan kesepakatan kerja sama dengan BBWS Sumatera II serta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kejelasan peran masing-masing pihak menjadi bagian penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.
Sampai fasilitas dan kegiatan tertentu dinyatakan siap serta memperoleh izin yang diperlukan, konsep wisata harus tetap dipahami sebagai rencana, bukan bukti bahwa seluruh layanan telah tersedia atau boleh dioperasikan.
Keselamatan dan Lingkungan Bukan Pelengkap
Lau Simeme merupakan infrastruktur strategis yang memiliki fungsi pengendalian banjir, penyediaan air baku, dukungan irigasi, dan potensi pembangkit listrik minihidro.
Fungsi tersebut harus tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan pengembangan wisata. Kawasan bendungan tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai ruang rekreasi bebas.
Akses ke tubuh bendungan, saluran pelimpah, bangunan pengambilan air, dan zona perlindungan harus mengikuti ketentuan teknis serta pembatasan yang ditetapkan pengelola.
Kebutuhan lainnya mencakup akses jalan, fasilitas kebersihan, rambu keselamatan, pengaturan pengunjung, dan kepastian penanggung jawab operasional. Seluruh kebutuhan itu memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola bendungan, pengembang, dan masyarakat.
Perlindungan lingkungan juga harus menjadi bagian dari perencanaan. Penataan kawasan, reboisasi, penanaman pohon, serta pemberdayaan masyarakat perlu berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan kawasan tangkapan air.
Pengembangan yang mengabaikan batas keselamatan dan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, perencanaan yang memperhitungkan fungsi utama bendungan dapat membantu menjaga keberlanjutan kegiatan wisata.
Ukuran Keberhasilan yang Perlu Diperjelas
Lau Simeme memiliki modal alam dan infrastruktur strategis untuk mendukung perkembangan pariwisata Deli Serdang. Namun, potensi itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kawasan tersebut telah siap menjadi destinasi unggulan.
Pemerintah daerah perlu memastikan arah kebijakan dan dukungan infrastruktur berjalan seiring dengan tata kelola yang jelas. Pengelola bendungan harus menjaga fungsi utama dan keselamatan kawasan, sedangkan pengembang perlu menerjemahkan rencana menjadi tahapan kerja yang terukur dan sesuai perizinan.
Masyarakat perlu memperoleh ruang nyata untuk terlibat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai tahapan pembangunan, peluang kemitraan, dan mekanisme pengelolaan dapat membantu publik menilai perkembangan kawasan secara lebih objektif.
Sejumlah pertanyaan masih relevan untuk dijawab melalui informasi resmi dan perkembangan pelaksanaan: fasilitas mana yang telah tersedia, bagaimana pembagian tanggung jawab pengelolaan, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, serta bagaimana keselamatan dan kelestarian lingkungan akan dijaga?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu memperjelas apakah rencana pengembangan bergerak sesuai tahapan dan bagaimana manfaatnya dapat diukur.
Warisan Alam yang Harus Dibuktikan
Masa depan Bendungan Lau Simeme tidak hanya ditentukan oleh keindahan panorama. Keberhasilannya sebagai kawasan wisata juga bergantung pada kemampuan semua pihak menjaga fungsi infrastruktur, melindungi lingkungan, serta membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Delapan komponen pengembangan yang direncanakan menyediakan gambaran tentang arah yang ingin ditempuh. Namun, keberhasilan tetap perlu dibuktikan melalui pelaksanaan, tata kelola, pemenuhan ketentuan, dan hasil yang dapat dinilai.
Pada akhirnya, warisan yang berharga bukan sekadar kawasan yang ramai dikunjungi. Warisan itu adalah kawasan yang dikelola secara bertanggung jawab, aman bagi pengunjung, lestari bagi lingkungan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Lau Simeme memiliki peluang untuk menjadi kebanggaan Deli Serdang. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa keindahan alam, kepentingan publik, dan masa depan masyarakat berjalan dalam arah yang sama. (Habis)
