Medan, MWT – Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara, Budiman Gultom, divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi proyek pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Penerangan Jalan Dusun atau Lingkungan (PLPJ) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,85 miliar.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Cipto Nababan dalam persidangan di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (13/11/2026) sore. Majelis hakim menyatakan Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer.
Selain pidana penjara, Budiman dijatuhi denda Rp200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
Dalam perkara yang sama, Direktur PT Global Menara Berdikari, William Leo, dijatuhi hukuman lebih berat, yakni lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
William juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar. Apabila tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat dirampas untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan, antara lain perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp4 miliar, serta keduanya tidak mengakui perbuatannya.
Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
“Menyatakan perbuatan Budiman Gultom terbukti secara sah sebagaimana dakwaan primer, menjatuhkan pidana selama empat tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi,” ujar hakim Cipto Nababan.
Sebelum menutup persidangan, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarutung untuk menyatakan sikap, menerima atau mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
Jauh Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Putusan majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Budiman Gultom dan William Leo masing-masing dituntut delapan tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.
Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta William membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,85 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 juta disebut telah dititipkan ke rekening penampungan Kejari Tapanuli Utara.
Jaksa menuntut agar sisa uang pengganti dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dipenuhi, harta benda William dapat disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.
Berawal dari Proyek Dana Pinjaman PEN
Perkara korupsi tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan LPJU dan PLPJ di Kabupaten Tapanuli Utara yang bersumber dari dana pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.
Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp13.455.000.000 atau sekitar Rp13,45 miliar.
Dalam dakwaan, Budiman yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perkim sekaligus pengguna anggaran diduga melakukan perbuatan bersama William Leo selaku Direktur PT Global Menara Berdikari.
Budiman didakwa melakukan pemecahan paket pekerjaan pembangunan LPJU dan PLPJ yang diduga menguntungkan William Leo serta sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selain itu, ia didakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai pengguna anggaran karena tidak melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa serta menetapkan konsultan individual yang tidak memiliki sertifikasi keahlian.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,85 miliar. (red)
