Langkat, MWT – Unggahan media sosial yang menuding adanya permintaan uang sebesar Rp15 juta untuk biaya ekshumasi jenazah pelajar SMA, Steven Arya Sitorus, menuai perhatian publik. Menanggapi tudingan tersebut, Polsek Padang Tualang, Kabupaten Langkat, membantah keras adanya permintaan maupun penerimaan uang oleh penyidik kepolisian dari pihak keluarga korban.
Tudingan tersebut beredar melalui akun Instagram @medannewstv. Dalam unggahannya, akun tersebut mengangkat narasi dugaan permintaan uang Rp15 juta untuk keperluan ekshumasi dalam penanganan kasus pelajar yang ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Tangkahan, Kabupaten Langkat.
Menanggapi informasi yang viral itu, Kapolsek Padang Tualang IPTU Yassir Parinduri, S.H., M.H., melalui Kasi Humas IPTU MR Siregar, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.
Menurut IPTU MR Siregar, persoalan itu telah ditangani oleh Propam Polda Sumatera Utara melalui pemeriksaan internal. Ia juga menyampaikan bahwa penanganan penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan.
“Terkait postingan tersebut, kami pastikan tidak benar. Sudah ditangani oleh Propam Polda Sumut dan telah dilakukan pemeriksaan internal. Kasus ini juga saat ini sudah dihentikan penyelidikannya (SP2HP) lidik, jadi tidak benar kalau dikatakan kepolisian meminta uang untuk ekshumasi,” ujar IPTU MR Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak pernah meminta ataupun menerima uang dari keluarga korban terkait penanganan perkara tersebut.
“Kami sudah memantau informasi yang viral tersebut, dan dapat kami pastikan bahwa dari pihak kepolisian tidak menerima apalagi meminta uang dengan keluarga korban terkait kasus ini. Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
IPTU MR Siregar juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh kejelasan serta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Pihak kepolisian turut mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. (Mariani)
