Medan, MWT – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi, MHA, dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional angkutan persampahan tahun anggaran 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut denda Rp250 juta dan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp563 juta lebih.
Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi, Theo Pasaribu, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026) sore.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan MHA terbukti secara hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Menyatakan terdakwa MHA terbukti secara hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang merugikan keuangan negara, menjatuhkan tuntutan oleh karena itu selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta dengan subsider 90 hari kurungan apabila kewajiban tidak dipenuhi,” ucap Theo Pasaribu di hadapan majelis hakim.
Selain pidana penjara dan denda, MHA dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp563 juta lebih. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun sesuai tuntutan jaksa.
Dua Terdakwa Lainnya Turut Dituntut
Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya, yakni Mei selaku Bendahara Pengeluaran dan ZH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), juga dituntut pidana penjara dan pembayaran uang pengganti.
Mei dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp250 juta dengan ketentuan subsider 90 hari kurungan apabila denda tidak dibayar.
Jaksa juga menuntut Mei membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta. Apabila tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita harta bendanya. Jika harta benda tersebut tidak mencukupi, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.
Sementara itu, ZH dituntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta dengan subsider 90 hari kurungan.
ZH juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta. Apabila tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita harta bendanya. Jika tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan.
Pertimbangan Jaksa dan Agenda Sidang
Dalam pertimbangan tuntutannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa. Di antaranya, perbuatan mereka dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta sikap berbelit-belit dan tidak berterus terang selama persidangan.
Adapun hal yang meringankan, menurut jaksa, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana.
“Sementara hal yang meringankan yakni para terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana,” imbuh Theo.
Sebelum menutup persidangan, Ketua Majelis Hakim Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada para terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang pekan depan.
Kerugian Negara Rp863 Juta
Dalam dakwaan perkara ini, Hasbie bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran disebut diduga bersepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar kendaraan operasional serta melakukan pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dugaan korupsi penggunaan anggaran BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite untuk angkutan persampahan DLH Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp863.016.444.
Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran ketika MHA menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi. Dalam bahan perkara disebutkan, MHA kemudian ditangkap saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
Ketiga terdakwa masih memiliki kesempatan menyampaikan pembelaan melalui pleidoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Tuntutan jaksa tersebut belum merupakan putusan pengadilan. (red)
