Medan, MWT – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut kontraktor YQB dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dalam perkara suap yang menyeret Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU KPK, Tony Indra, dalam persidangan di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan YQB terbukti memberikan uang kepada penyelenggara negara sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Menyatakan terdakwa YQB terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan tuntutan selama 2 tahun 4 bulan penjara,” ujar Tony Indra saat membacakan tuntutan.
Selain pidana penjara, JPU juga menuntut YQB membayar denda sebesar Rp200 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan.
Apabila denda tidak dibayarkan, jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 80 hari.
Dalam pertimbangan tuntutan, JPU menyebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemberian uang kepada penyelenggara negara sebagai hal yang memberatkan.
Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan meliputi pengakuan terdakwa, sikap terus terang dan kooperatif selama persidangan, bersikap sopan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.
Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada YQB dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada persidangan pekan depan. Sidang kemudian ditunda dan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang.
Berawal dari OTT KPK
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 2 Juli 2026. Operasi tersebut berlangsung di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan tujuh orang beserta sejumlah uang dan barang bukti.
KPK kemudian menetapkan Syah Afandin alias Ondim sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. YQB yang berasal dari pihak swasta dan diketahui merupakan tim sukses Syah Afandin juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dengan pembacaan tuntutan tersebut, proses persidangan terhadap YQB berlanjut ke agenda pembelaan terdakwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tuntutan dan pembelaan dalam putusan. (red)
