Medan, MWT – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Keduanya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kedua terdakwa masing-masing Enda Simakasura Ketaren, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, serta Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang di Ruang Cakra 1 PN Medan, Jumat (13/11/2026) sore.
“Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti melakukan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua, membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan JPU, memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan setelah putusan dibacakan, memulihkan harkat, martabat para terdakwa,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Selain membebaskan kedua terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp13,1 miliar yang sebelumnya dititipkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara kepada PT Hutama Karya (Persero).
Putusan bebas tersebut berbeda dengan tuntutan JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Samosir. Sebelumnya, jaksa menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsider 60 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
Kedua terdakwa juga tidak lagi dituntut membayar uang pengganti karena telah menyetorkan Rp13,1 miliar ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Kejari Samosir. Dalam proses penuntutan, setoran tersebut diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
Dalam dakwaan, Enda selaku PPK dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC) atau sertifikat pembayaran bulanan, meskipun progres pekerjaan disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Jaksa juga mempersoalkan persetujuan perubahan kontrak yang dinilai tidak didukung justifikasi teknis memadai. Selain itu, Enda disebut menandatangani berita acara serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Proyek yang direncanakan selesai dalam 360 hari kalender tersebut mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, menurut dakwaan jaksa, penyedia jasa tidak dikenakan denda keterlambatan yang ditaksir mencapai Rp6,264 miliar.
Proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele itu memiliki nilai kontrak Rp161,59 miliar yang bersumber dari anggaran Kementerian PUPR.
Atas pelaksanaan proyek tersebut, jaksa sebelumnya memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp13,185 miliar.
Dengan putusan bebas ini, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan tidak terbukti terhadap kedua terdakwa. Putusan tersebut sekaligus menjadi perkembangan hukum terbaru dalam perkara proyek penataan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Samosir. (res)
