Langkat, MWT – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Langkat melantik pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Langkat sekaligus menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) masa bakti 2026–2031 di Aula Kacabdis Wilayah II Sumatera Utara, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sumatera Utara, Loso Mena, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, bersama Ketua Lembaga Kaderisasi Sumut, Ahmad Jabidi Ritonga.
Turut hadir unsur Dewan Syuro DPC PKB Langkat, Kepala Kesbangpol Kabupaten Langkat Faisal Badawi yang mewakili Plt. Bupati Langkat, jajaran Polres Langkat, KPU Langkat, serta perwakilan sejumlah partai politik, yakni Golkar, PBB, PKS, PAN, dan PPP.
Hadir pula Sekretaris MUI Langkat serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, di antaranya GM Pujakesuma, GP Ansor, dan PMII Langkat.
Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Langkat Arifuddin yang juga anggota DPRD Langkat menegaskan bahwa mandat kepengurusan yang diberikan bukan sekadar formalitas organisasi maupun seremoni pelantikan, melainkan tanggung jawab moral dan politik yang harus dijalankan.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran partai, mulai dari tingkat cabang hingga anak ranting, untuk memperkuat konsolidasi, menjaga soliditas organisasi, serta hadir di tengah masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Jabatan adalah amanah. Mari kita bangun PKB Langkat yang solid, kompak, dan selalu hadir di tengah masyarakat,” tegas Arifuddin di hadapan ratusan kader.
Menurutnya, melalui Muskercab tersebut, PKB Langkat diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program kerja yang konkret serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Langkat.
Rangkaian pelantikan dan Muskercab ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PKB Langkat untuk memperkuat struktur kepengurusan dan menyatukan arah kerja politik pada masa bakti 2026–2031.
Ke depan, PKB Langkat juga menargetkan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta berbagai elemen masyarakat sipil dalam menjalankan agenda politik kerakyatan. (Mariani)
