Tapanuli Utara, MWT– Ketua Komisi A DPRD Tapanuli Utara, Poltak Sipahutar, mengkritik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Kota Medan. Menurutnya, kegiatan serupa seharusnya dapat dilaksanakan di wilayah Tapanuli Utara agar lebih efisien dari sisi anggaran.
Poltak menyampaikan, Komisi A DPRD akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang mencuat usai pelaksanaan bimtek tersebut.
“Terima kasih atas informasi, saran, dan masukan dari rekan-rekan media terkait pelaksanaan bimtek kepala desa dan perangkat desa yang banyak menuai sorotan. Kami akan menyurati dan memanggil instansi terkait untuk mengetahui bagaimana penjelasan mereka,” ujar Poltak kepada wartawan.
Ia menilai pelaksanaan bimtek di Kota Medan tidak perlu lagi dilakukan pada masa mendatang. Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki banyak lokasi yang layak digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan sehingga biaya yang dikeluarkan peserta maupun pemerintah dapat ditekan.
“Menurut kami, kegiatan seperti itu sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara karena masih banyak tempat yang layak. Dengan begitu, biaya yang harus dikeluarkan juga akan lebih sedikit,” katanya.
Selain lokasi pelaksanaan, Poltak juga menyoroti informasi mengenai modul bimtek yang disebut berasal dari Kabupaten Bintan dan dibagikan kepada peserta bimtek di Tapanuli Utara. Ia menegaskan hal tersebut akan menjadi salah satu materi yang akan dipertanyakan kepada Dinas PMD.
“Kami akan menanyakan kepada instansi terkait mengapa sampai modul dari Kabupaten Bintan bisa digunakan dalam kegiatan bimtek kepala desa dan perangkat desa di Tapanuli Utara,” ujarnya.
Komisi A DPRD juga akan meminta klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan adanya dana yang disebut sebagai “uang pengamanan” untuk wartawan. Menurut Poltak, informasi tersebut perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Informasi mengenai dugaan uang pengamanan kepada rekan-rekan wartawan juga akan kami pertanyakan kebenarannya kepada instansi terkait agar semuanya menjadi jelas,” katanya.
Poltak berharap Dinas PMD bersikap terbuka saat memenuhi panggilan DPRD sehingga seluruh persoalan yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara transparan.
“Kami berharap instansi PMD Kabupaten Tapanuli Utara terbuka memberikan penjelasan sehingga persoalan yang menjadi sorotan publik dan media dapat menjadi jelas,” tutupnya.
Sebelumnya, pelaksanaan Bimtek Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Tapanuli Utara yang berlangsung di Medan pada Juni 2026 menjadi sorotan. Kegiatan tersebut disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar serta memunculkan sejumlah informasi yang kini menjadi perhatian DPRD, termasuk penggunaan modul bimtek dan dugaan adanya dana yang disebut sebagai uang pengamanan bagi wartawan.
Sementara itu, Pelaksana Kepala Dinas PMD Tapanuli Utara, Tumbur Hutasoit, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait informasi yang beredar hanya memberikan tanggapan singkat. “Siapa informasi yang mengatakan itu ya,” tulisnya pada Selasa (14/7/2026). (TU1)
