Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dirasakan sebagai peluang usaha baru oleh sekitar 80 persen UMKM yang disurvei, menurut kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Temuan tersebut menyoroti persoalan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kedua program pemerintah tersebut.
Ekonom INDEF sekaligus Kepala Peneliti Dzulfian Syafrian mengatakan, kondisi itu mengindikasikan adanya substitusi permintaan, konsentrasi manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta terbatasnya efek tetesan ekonomi (trickle-down effect).
“Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini,” kata Dzulfian dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/10).
Menurut kajian INDEF, luasnya jangkauan Kopdes Merah Putih dan MBG belum otomatis menjamin pelaku usaha lokal memperoleh manfaat ekonomi. Partisipasi UMKM dalam Kopdes Merah Putih juga tercatat lebih rendah, sehingga keterhubungan koperasi dengan rantai pasok lokal menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
INDEF menilai efektivitas program pemerintah tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha lokal memiliki akses nyata untuk memasok kebutuhan program.
Untuk memperluas keterlibatan UMKM, INDEF merekomendasikan sistem pengadaan yang lebih inklusif, penyederhanaan prosedur dan skala pengadaan, serta kepastian pembayaran bagi pemasok. Lembaga tersebut juga mendorong pengembangan pembiayaan berbasis kontrak agar UMKM memiliki dukungan modal untuk memenuhi pesanan.
Kopdes Merah Putih dinilai dapat diperkuat sebagai agregator produksi dan distribusi lokal sekaligus penghubung UMKM dengan rantai pasok dapur MBG. INDEF juga merekomendasikan keterbukaan data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan koperasi agar pelaku usaha dapat mengetahui jenis barang yang dibutuhkan serta menyesuaikan kapasitas produksinya.
Rekomendasi lainnya mencakup penetapan target belanja dari UMKM lokal dan penerbitan kontrak berjangka standar yang dapat digunakan pemasok sebagai dasar pengajuan pembiayaan. UMKM informal juga perlu memperoleh jalur untuk meningkatkan skala usaha dan memenuhi persyaratan kemitraan.
INDEF turut menyoroti potensi persaingan dengan usaha yang telah berjalan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dapur MBG dan Kopdes Merah Putih sebagai grosir bagi warung, sehingga jaringan UMKM lokal dapat dilibatkan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha yang sudah ada.
“Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan Kopdes Merah Putih dapat tersebar secara lebih luas dan merata,” kata Dzulfian.
Survei CELIOS Catat Keraguan terhadap Kopdes
Sorotan terhadap program Kopdes Merah Putih juga muncul dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dimuat dalam laporan rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam survei tersebut, 91 persen responden ahli menyatakan tidak setuju terhadap rancangan dan implementasi Kopdes Merah Putih. Sebanyak 3 persen menyatakan setuju, sedangkan 6 persen lainnya bersikap netral.
Pada kelompok masyarakat umum, 66 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap program tersebut. Sementara itu, 21 persen menyatakan setuju dan 13 persen lainnya mengaku tidak tahu.
Direktur Utama CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan hasil tersebut dalam laporannya, Senin (12/10). Survei dilaksanakan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dan menggambarkan keraguan responden terhadap kecukupan perencanaan serta pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Agrinas Soroti Manfaat Ekonomi bagi Petani
Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menekankan bahwa keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak semata-mata diukur dari keuntungan finansial. Agrinas disebut berperan dalam pembinaan teknis operasional koperasi tersebut.
Joao mencontohkan operasional mobil Kopdes Merah Putih yang membeli bawang langsung dari petani di Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Menurut dia, ketika harga bawang berada di kisaran Rp12.000–Rp14.000 per kilogram, pembelian oleh mobil koperasi turut mendorong kenaikan harga hingga Rp20.000 per kilogram.
Ia menjelaskan harga tersebut meningkat secara bertahap dari Rp18.000, kemudian Rp19.000, hingga Rp20.000 per kilogram. Setelah mencapai harga tersebut, menurut Joao, pihaknya melepas kesempatan pembelian kepada pedagang bawang lainnya.
“Nah, ketika sudah 20 ribu, kita lepas. Silakan teman-teman yang selama ini dagang bawang, silakan beli, tapi jangan beli di harga yang menyengsarakan petani, gitu,” kata Joao dalam pernyataannya di akun Instagram @bung.joaomota, dikutip Sabtu (24/10).
Joao menegaskan bahwa keuntungan finansial bagi koperasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Menurut dia, keuntungan merupakan sarana untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Profit itu bagaimana itu bermanfaat, karena kita orientasinya adalah benefit. Profit itu hanya sebagai alat untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar, gitu,” ujarnya. (red)
