Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

PKS Desak DPR Atasi Antrean BBM di Daerah

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf

Jakarta, MWT – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mendesak komisi terkait di DPR RI memantau persoalan antrean dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah serta mencari solusi untuk mengatasinya. Ia menilai antrean panjang tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan pekerja yang bergantung pada mobilitas harian.

Desakan tersebut disampaikan Muzzammil dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026) malam.

“Belum selesai rakyat menghadapi ancaman asap, terjadi pula di beberapa provinsi antrean BBM yang panjang. Oleh karenanya kita serukan kepada komisi terkait, harus memantau di DPR RI bagaimana kelangkaan BBM ini bisa kita atasi,” ujar Muzzammil.

Ia menyayangkan masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan BBM di tengah kekayaan sumber daya energi yang dimiliki Indonesia. Muzzammil juga menyinggung adanya sopir yang meninggal dunia setelah terlalu lama mengantre BBM, sebagaimana disampaikannya dalam forum tersebut.

“Di negara yang kaya sumber daya energi, rakyat harus mengantre. Bahkan ada yang menyedihkan kita, sopir yang kehilangan nyawa karena terlalu lama dia mengantre,” tuturnya.

Menurut Muzzammil, energi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat sehingga gangguan pasokan dapat berdampak pada aktivitas ekonomi. Ia menilai antrean BBM juga menyita waktu pekerja, termasuk pengemudi ojek, yang seharusnya dapat digunakan untuk mencari penghasilan.

“Dan bahkan membuat pekerja-pekerja kita, ojek dan lain-lain, kehilangan penghasilannya. Yang itu sangat berarti bagi mereka waktu-waktu mereka untuk mengantri tersebut,” kata Al Muzzammil.

Ia menegaskan, dampak antrean tidak terbatas pada waktu tunggu, tetapi juga mencakup pekerjaan yang tertunda, peningkatan biaya operasional, dan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

“Antrean BBM bukan sekadar persoalan menghabiskan waktu. Ia adalah penghasilan yang tertunda, pekerjaan yang terbengkalai, biaya operasional yang meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat yang terganggu,” imbuhnya.

Antrean BBM

Antrean pembelian BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Di Palu, Sulawesi Tengah, antrean terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada Selasa (20/10/2026), berdasarkan bahan pemberitaan yang diberikan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga mengakui adanya antrean BBM di sejumlah titik di wilayahnya dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia menyebut kondisi tersebut tidak berarti seluruh wilayah Jawa Timur mengalami kelangkaan BBM.

Di Sulawesi Utara, Gubernur Yulius Selvanus meminta masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan agar antrean dapat segera terurai. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengisi tangki hingga penuh terlebih dahulu selama antrean panjang masih berlangsung.

“Saran saya kepada masyarakat, jangan terlalu banyak minta full tangki dulu supaya antrean ini cepat. Kita urai dulu antrean-antrean yang panjang ini,” kata Yulius, Jumat (16/10/2026).

Pertamina Tambah Pasokan

Antrean BBM juga sempat terjadi di sejumlah kawasan di Bali. Untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di wilayah tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menambah pasokan Pertalite sebanyak 20 juta liter.

Tambahan pasokan itu berasal dari dua kapal pengangkut BBM yang bersandar di Bali pada Jumat (16/10/2026). Kapal MT Pangkalan Brandan membawa 16 juta liter Pertalite dan bersandar di Integrated Terminal (IT) Manggis.

Sementara itu, kapal MT Asian Rigel membawa 4 juta liter Pertalite dan bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran.

Desakan PKS kepada DPR RI tersebut menempatkan penanganan antrean BBM sebagai persoalan yang berkaitan dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Namun, bahan yang tersedia belum menjelaskan penyebab menyeluruh antrean di setiap daerah maupun perkembangan penanganan terbaru secara nasional. (red)