Gunungsitoli, MWT – Ketua Aliansi Pemerhati Pilkades Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa, S.I.P memprediksi bakal terjadi “tsunami politik”. Untuk itu ia mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli tidak lagi main-main dengan aspirasi rakyat. Bila Pilkades serentak sudah dijanjikan sebaiknya, Pemko Gunungsitoli tidak gagal paham dan awal 2023 dilaksanakan.
Hal itu dikatakannya saat cofee morning bersama rekan-rekan pers di sekertariat PKN jalan Supomo Kota Gunungsitoli, Selasa (6/12).
“Hingga kini kita belum melihat dan mendengar ada tanda-tanda persiapan pelaksanaan pilkades serentak yang akan dimulai Januari 2023.
Saya hanya mengingatkan saja agar Pemko Gunungsitoli dan DPRD Kota, jangan bermain-main dengan rakyat, “ ujar Harefa.
Disebutkannya, pihak aliansi menunggu niat tulus Pemko Gunungsitoli melaksanakan Pilkades serentak yang tertunda . Dijanjikan, awal tahun 2023 dilaksanakan, sesuai percakapan saat aksi unjuk rasa (unras) bulan November 2022.
Sekda Kota Gunungsitoli Oimonaha Waruwu atas nama Pemko Gunungsitoli di hadapan peserta Unras menjanjikan pelaksanaan Pilkades serentak di 71 desa di Kota Gunungsitoli akan dilaksanakan mulai Januari – Juni 2023, ujar mantan Ketua KPU Kota Gunungsitoli ini.
Dijelaskannya lagi, bila tidak terlaksana sebagaimana sudah dijanjikan, pihaknya tidak bisa menghindari bakal terjadinya gelombang “tsunami politik” di pemerintahan dan rakyat pun tidak akan percaya lagi kepada anggota DPRD Kota Gunungsitoli karena dianggap gagal memperjuangkan aspirasi rakyat, tegas Sokhiatulo Harefa, S.I.P
Diprediksi sejumlah pemerhati, bpelaksanaan Pilkades serentak di awal tahun 2023 mustahil terlaksana. Kendala terbesar bukan pada anggaran tapi mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Provinsi Sumut dan Kementerian Dalam Negeri RI. (SH)
