Temanggung, MWT – Masyarakat Desa Ngiripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jateng menggarap lahan pertanian seluas sekitar 100 hektare di kawasan lereng Gunung Sindoro. Namun, pengelolaan lahan yang berada dalam pengaturan PT Perhutani tersebut menjadi perhatian setelah muncul keterangan mengenai perbedaan tarif yang dibebankan kepada petani.
Kepala Desa Ngiripurno, Arif Kurniawan, bersama Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Sukardi, memberikan penjelasan mengenai pengelolaan lahan tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pengaturan pemanfaatan lahan menerapkan pola pembagian 70:30 antara pihak terkait.
Namun, menurut keterangan yang disampaikan, pelaksanaan pembagian tersebut dinilai belum sesuai dengan kesepakatan yang seharusnya berlaku.
Persoalan lain muncul terkait perbedaan tarif yang dikenakan kepada petani. Berdasarkan temuan lapangan sebagaimana disampaikan kepada awak media ini, terdapat petani yang dikenakan tarif Rp400.000 per patok, Rp300.000 per patok, Rp250.000 per patok, hingga Rp150.000 per patok. Sementara itu, terdapat pula petani yang disebut tidak membayar.
Perbedaan nominal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan besaran pembayaran.
Sukardi selaku Ketua LMDH juga menyampaikan bahwa PT Perhutani menyerahkan lahan seluas 250 hektare. Namun, lahan yang saat ini digarap petani disebut hanya sekitar 100 hektare.
Perbedaan antara luas lahan yang disebut diserahkan dengan luas yang benar-benar digarap tersebut menjadi salah satu aspek yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai status, pemanfaatan, dan pengelolaan sisa lahan.
Persoalan ini membutuhkan kejelasan dari pihak Perhutani, khususnya mengenai dasar kerja sama, ketentuan pembagian 70:30, mekanisme penetapan tarif per patok, serta alasan adanya perbedaan pembayaran antar petani.(Wardi)
