Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Pemkab Deli Serdang Perlu Menyusun Neraca Pangan MBG

Pakar ekonomi Universitas Sumatera Utara, Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec membeberkan beragam potensi dan manajemen terkait Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terutama pasok pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Pemred Media Warta Tipikor, Drs Jenda Bangun . (Edisi pertama – https://mediawartatipikor.com/bupati-deli-serdang-tegur-pengelola-sppg/)

Edisi kedua ini, pakar ekonomi ini masih mengulik keberadaan Deli Serdang dan pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal agar dapat merasakan efek berganda pada sektor ekonomi. Inilah petikan lanjutan wawancaranya.

JB : Apa langkah konkret untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : SPPG sebaiknya berhenti menggunakan pola beli hari ini untuk kebutuhan besok. Mereka perlu menyampaikan proyeksi kebutuhan tiga sampai enam bulan kepada kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM. Dari situ, produsen dapat menyusun kalender produksi.

Menu SPPG juga dapat menyesuaikan musim dan potensi pangan daerah selama tetap memenuhi standar gizi. Juknis BGN 2026 memang meminta perencanaan menu berdasarkan potensi pangan, kearifan lokal, keamanan pangan, dan kebutuhan gizi.

Kemitraan sebaiknya dituangkan dalam kontrak yang jelas mengenai volume, rentang harga atau mekanisme penyesuaian harga, spesifikasi mutu, jadwal pengiriman, prosedur penolakan barang, serta jadwal pembayaran. Koperasi dapat berfungsi sebagai agregator agar petani kecil tidak harus memasok sendiri-sendiri.

Penguatan mutu tidak boleh ditawar. Peraturan BGN mengharuskan pangan yang masuk dalam rantai MBG memenuhi standar mutu, keamanan pangan dan gizi. Rantai pasok juga mencakup penyimpanan, rantai dingin, pengangkutan dan distribusi.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang menyaksikan bersama penandatangan Nota Kerjasama KDMP dengan SPPG MBG se Kecamatan Sunggal yang berlangsung di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal pada 27 Juli 2026.

Dengan adanya Kerjasama ini, diharapkan Kedua Program Strategis Nasional yakni MBG dan KDKMP dapat saling bersinergi dan mendukung agar memberikan manfaat banyak pihak.

JB : Kebijakan apa yang perlu disiapkan Pemkab terkait produksi, distribusi, penyimpanan dan kelembagaan?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Pemkab pertama-tama perlu menyusun neraca pangan MBG Deli Serdang. Data harus menunjukkan kebutuhan beras, ayam, telur, ikan, sayuran, buah, susu dan bahan lain per bulan untuk seluruh SPPG, kemudian dibandingkan dengan kapasitas produksi per kecamatan.

Tanpa peta tersebut, pemerintah tidak mengetahui apakah masalahnya kekurangan produksi, distribusi, penyimpanan, kualitas atau koordinasi.

Kedua, Pemkab perlu membangun basis data pemasok yang sudah diverifikasi. Isinya bukan hanya nama usaha, tetapi kapasitas harian, lokasi produksi, musim panen, legalitas, fasilitas penyimpanan, standar keamanan pangan, kemampuan transportasi, dan riwayat pasokan.

Ketiga, dukungan investasi perlu diarahkan pada titik lemah rantai pasok. Untuk produk cepat rusak seperti ikan, daging, susu dan sebagian sayuran, cold room, kendaraan berpendingin, es, dan manajemen suhu sangat penting.

Peraturan BGN secara eksplisit memasukkan penyimpanan, rantai dingin, pengangkutan, dan distribusi sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok MBG.

Keempat, koperasi harus diperkuat sebagai agregator, bukan sekadar nama kelembagaan. Koperasi perlu memiliki modal kerja, gudang, tim quality control, pencatatan digital dan kemampuan memenuhi kontrak. Pemkab dapat menghubungkan koperasi dengan perbankan, lembaga pembiayaan, dinas teknis, penyuluh dan BUMD sesuai kewenangan masing-masing.

Kelima, Pemkab perlu mengatur jadwal tanam dan produksi berdasarkan permintaan MBG, tetapi tetap menjaga kebutuhan pasar umum. Tujuannya agar permintaan SPPG tidak justru menimbulkan kelangkaan atau lonjakan harga bagi masyarakat.

Peraturan BGN juga membuka ruang intervensi penyerapan surplus pangan lokal oleh BGN bersama pemerintah daerah apabila terdapat surplus dan kepala daerah mengajukan permohonan.

JB : Bagaimana prinsip good governance seharusnya dijalankan?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Ada lima unsur utama untuk menjalankan program MBG untuk prinsip Good Governance. Pertama, transparansi. Publik perlu mengetahui kebutuhan, pemasok, nilai transaksi dan asal komoditas.

Kedua, akuntabilitas. Setiap keputusan memilih pemasok harus memiliki alasan yang dapat diperiksa. Ketiga, kompetisi yang adil. Usaha yang memenuhi persyaratan harus mempunyai kesempatan masuk. Keempat, pengawasan. Pemerintah daerah, BGN, pengawas internal dan masyarakat perlu memiliki saluran pengaduan dan mekanisme tindak lanjut.

Kelima, kepatuhan standar. Prioritas lokal tidak boleh mengalahkan keamanan pangan dan gizi. Kerangka tersebut sejalan dengan Perpres 115 Tahun 2025 yang mencakup pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan MBG, serta Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur pengawasan dan pelaporan melalui SIPGN.

JB : Apakah serapan lokal, pendapatan petani, UMKM, pekerjaan dan perputaran uang perlu menjadi indikator keberhasilan MBG?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Ya, namun indikator dampak ekonomi menjadi indikator tambahan, bukan pengganti indikator utama gizi dan keamanan pangan.

Program MBG tetap harus dinilai dari kualitas menu, kecukupan gizi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, kontinuitas layanan dan penerimaan makanan oleh penerima manfaat.

Dalam aspek ekonomi, setidaknya perlu diukur persentase nilai belanja kepada pemasok Deli Serdang, jumlah petani/peternak/nelayan yang terhubung dengan SPPG, jumlah UMKM dan koperasi aktif, perubahan omzet pemasok, perubahan pendapatan produsen, jumlah tenaga kerja lokal yang tercipta, kecepatan pembayaran, konsentrasi pemasok, serta persentase komoditas yang berasal dari kecamatan atau kabupaten setempat.

Indikator serapan lokal sebenarnya sejalan dengan sistem pelaporan BGN. Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pelaporan mengenai persentase penggunaan produk dalam negeri, pelibatan pelaku usaha dan nilai kontrak.

Untuk menilai dampak yang sebenarnya, Pemkab sebaiknya membuat data awal sebelum intervensi dan kemudian mengukur perubahan enam bulanan atau tahunan.

Tanpa baseline, pemerintah hanya mengetahui berapa banyak uang dibelanjakan, bukan apakah pendapatan petani sebagai dampak dari program MBG, benar-benar meningkat.

JB : Apa rekomendasi strategis Bapak kepada Pemkab Deli Serdang?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Prioritas pertama adalah membangun Deli Serdang Food Supply Dashboard untuk MBG yang mempertemukan kebutuhan seluruh SPPG dengan kapasitas produksi setiap kecamatan. Prioritas kedua adalah menetapkan target kinerja daerah untuk serapan usaha lokal, tetapi target tersebut harus realistis dan tidak bertentangan dengan peraturan BGN.

Prioritas ketiga adalah membentuk skema agregasi. Petani kecil tidak perlu berhadapan sendiri-sendiri dengan setiap SPPG. Gapoktan, koperasi, KDKMP, BUM Desa atau agregator lokal yang memenuhi persyaratan dapat mengumpulkan produk, melakukan sortasi, menjaga mutu dan mengatur distribusi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan arah Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026. Prioritas keempat adalah membangun infrastruktur ekonomi pendukung. Gudang beras, ruang pendingin, pengolahan ikan dan daging, fasilitas sortasi sayur dan buah, kendaraan distribusi, laboratorium atau akses pengujian mutu, serta sistem pencatatan digital akan menentukan apakah pemasok lokal mampu memenuhi kebutuhan SPPG secara stabil.

Prioritas kelima adalah menjaga persaingan. Pemerintah perlu memantau konsentrasi pembelian. Jangan sampai program yang bertujuan memberdayakan UMKM justru membuat satu atau dua perusahaan menguasai suplai banyak SPPG.

Larangan menghalangi UMK dan koperasi serta larangan konflik kepentingan, mark-up, komisi dan hadiah sudah terdapat dalam kerangka regulasi BGN.

Prioritas keenam adalah menjadikan MBG sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pertanian. Informasi kebutuhan SPPG harus masuk ke perencanaan tanam, peternakan dan perikanan. Penyuluh dapat membantu produsen menyesuaikan volume dan standar produksi dengan kebutuhan pasar MBG.

Prioritas ketujuh adalah evaluasi terbuka setiap enam bulan. Pemkab dapat menerbitkan laporan singkat yang menunjukkan nilai pengadaan, porsi belanja lokal, jumlah pemasok, asal komoditas, harga pembelian, kasus keamanan pangan, ketepatan pembayaran dan perkembangan pendapatan pemasok.(*)