Salak, MWT – Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat (PPB) Janter Sinaga berharap proyek air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ( Pamsimas) di daerahnya berjalan sesuai jadwal.
“ Kalau tidak mampu menyesuaikan jadwal pembangunan, maka Pakpak Bharat mengalami kesulitan melanjutkan Pamsimas 2024, “ ujarnya, kemarin kepada awak Media Warta Tipikor.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor melalui Kepala Dinas PUTR Dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat, Maringan Bancin, ST, MT usai mengikuti “Kick Off Pamsimas 2023″ di Kementerian PUPR, Jakarta awalnya menjelaskan program Pamsimas Kementerian PUPR ini.
Maringan Bancin merinci enam Desa di dua kecamatan yang menjadi prioritas Pamsimas yakni Desa Majanggut I, Majanggut II, Pardomuan, Surung Mersada (masing-masing di Kecamatan Kerajaan), Desa Pagindar dan Sibagindar di Kecamatan Pagindar.
Penjelasan Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Dan Perhubungan Kabupaten PPB Janter Sinaga disampaikan terkait carut – marut proyek Pamsimas di Desa Pardomuan Kecamatan Kerajaan berbiaya Rp 400 juta diduga sebagai sumber tindak korupsi sejumlah oknum.
Bangunan Pamsimas T.A 2023 dikerjakan kelompok masyarakat (Pokmas) Lae Urpung. Sumber dana pembangunannya dari APBN Rupiah Murni dengan lokasi proyek di kawasan Sileuh. Masa kerjanya sekira 120 hari didukung dana Rp 400 juta dan dana In Kind Rp 45 juta. Seperti data yang terpampang pada plang proyek.
Bocornya kabar ini viral tatkala Delegasi TV menayangkannya. Narasumber yang berkomentar dalam tayangan itu anggota Pokmas Lae Urpung Ervina Br Sitinjak. Rincian pengerjaan yang bermasalah yakni penggalian tanah , pemasangan pipa di bahu jalan, kualitas pipa , meteran dan dugaan korupsi sejumlah oknum diuraijelaskannya.
Kades Pardomuan
Kades Pardomuan yang ditemui dan dikonfirmas soal dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Pamsimas menolak memberi keterangan apalagi direkam.
Sedangkan Ketua Pokmas Lae Urpung, R Padang mengaku pasrah atas carut – marutnya pembangunan Pamsimas tersebut.
Dijelaskannya, dari awal ia tidak ingin ditetapkan sebagai ketua Pokmas.” Saya ditunjuk masyarakat walaupun sudah saya katakan, saya tidak tau membaca dan menulis, “ ujarnya.
Bendahara
Sedangkan bendahara Pokmas Lae Urpung, beru Sitepu menegaskan, Pamsimas dikerjakan sesuai RAB. ” Uang yang diberikan kepada kepala desa adalah pengembalian awal setelah meminjam uangnya, “ ujarnya.
Terkait informasi yang berkembang soal penyimpangan dalam pengerjaan Pamsimas, bendahara ini menolak dengan tegas dan menyebutkan semuanya mengikuti aturan yang berlaku.
Sebelumnya, awak media ini mendapat informasi bahwa, saat pembahasan penggunaan anggaran Pamsimas terjadi perbedaan pendapat antara anggota dan bendahara.
Anggota yang menanyakan tersebut malah dikeluarkan dari ruang pertemuan yang dilakukan di rumah bendahara. (Baktiman Berutu)
