Berita  

Mutasi Besar Kejagung, Kajari Karo Dipimpin Edmond Novvery Purba  

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Jakarta, MWT – Gelombang mutasi besar mengguncang tubuh Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merombak jajaran pejabat tinggi, mulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Senin (13/4/2026).

Perombakan ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 347 dan 488 Tahun 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Salah satu sorotan utama adalah pencopotan Danke Rajagukguk dari jabatannya sebagai Kajari Karo. Posisi tersebut kini diisi oleh Edmond Novvery Purba. Pergantian ini terjadi setelah polemik kasus dugaan korupsi yang menyeret nama videografer Amsal Christy Sitepu mencuat ke publik.

Kasus tersebut sempat menjadi perhatian luas karena dugaan markup proposal proyek video desa senilai Rp30 juta per paket. Namun, dalam perkembangannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memutus bebas Amsal karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Di level pimpinan tinggi, Jaksa Agung juga merotasi 14 Kajati di berbagai daerah. Harli Siregar ditarik ke pusat sebagai Inspektur III bidang pengawasan, sementara posisinya di Sumatera Utara digantikan oleh Muhibuddin yang sebelumnya menjabat Kajati Sumatera Barat.

Perubahan juga terjadi di sejumlah wilayah strategis. Abdul Qohar kini memimpin Kejati Jawa Timur, menggantikan Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol yang dipromosikan ke pusat. Sementara itu, Sutikno ditunjuk sebagai Kajati Jawa Barat menggantikan Hermon Dekristo.

Selain itu, Riono Budisantoso dipercaya memimpin Kejati Kepulauan Bangka Belitung setelah sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan di Jampidsus.

Total terdapat 14 nama Kajati baru yang ditunjuk dalam mutasi kali ini, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi dan Bali. Rotasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja institusi serta merespons dinamika penegakan hukum di daerah.

Mutasi besar ini sekaligus menjadi sinyal tegas pembenahan internal, terutama di tengah sorotan publik terhadap sejumlah perkara yang mencuat dan menyeret aparat penegak hukum. (red)