Gunungsitoli, MWT – Seratusan massa melakukan unjuk rasa damai ke Kantor Walikota Gunungsitoli Jalan Pancasila. Mereka menolak penundaan Pilkades di 71 desa se-Kota Gunungsitoli Selasa.
Massa yang terdiri dari perwakilan warga desa, aktifis LSM, Ormas dan OKP yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pilkades melakukan unjuk rasa menolak Penundaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa)di 71 desa se Kota Gunungsitoli serta mendesak segera melaksanakan Pilkades yang seyogyanya sudah terlaksana pada bulan Nopember tahun 2022.
Sokhiatulo Harefa sebagai Pimpinan Aksi menyampaikan bahwa Penundaan Pilkades ini merupakan catatan kelam dan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli.
Ini merupakan perampasan dan pengebirian hak politik warga desa untuk memilih pemimpinnya serta merupakan pemaksaan kehendak penguasa yang ingin menempatkan ASN sebagai PJ. Kades, katanya.
Menurutnya penundaan Pilkades sarat dengan kepentingan politik penguasa menuju tahun 2024.
Massa aksi diterima Sekdakot Gunungsitoli Drs. Oimonaha Waruwu didampingi sejumlah pejabat lainnya.
Kepada massa Sekdakot Gunungsitoli menyampaikan bahwa awalnya yang menjadi kendala tidak terlaksananya Pilkades pada tahun 2022 ini yaitu besarnya biaya pengamanan yang diminta oleh Polres Nias.
Namun Sekda berjanji akan membahas dan mengkoordinasikan lebih lanjut kepada DPRD Kota Gunungsitoli tentang kemungkinan Pilkades bisa dilaksanakan pada tahun 2023 kedepan ini.
Menanggapi hal tersebut, Sokhiatulo Harefa mengatakan Aliansi Pemerhati Pilkades telah melakukan pengumpulan 1000 koin sebagai simbol dukungan masyarakat untuk Pilkades segera dilaksanakan, seraya menyerahkan kardus sumbangan yang berisi sejumlah uang logam kepada Sekdakot Gunungsitoli yang diterima oleh Oimonaha Waruwu.(SH)