Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Konsep Wasathiyah Pandangan Hidup Bupati Deli Serdang

Dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Maghrib Mengaji dan Guru Sekolah Minggu menjadi salah satu langkah kebijakan yang menarik untuk dicermati.

Inisiatif tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguatan pendidikan keagamaan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip toleransi, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama diwujudkan dalam kebijakan pemerintah daerah.

Mendalami perspektif tersebut, Pemred Media Warta Tipikor Drs Jenda Bangun mewawancarai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Deli Serdang yang juga Ketua Harian LPTQ Deli Serdang dan Dosen Fusi UINSU, Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. Inilah petikan wawancaranya.

JB :Sebagai Ketua FKUB bagaimana Bapak memandang dukungan Pemkab Deli Serdang terhadap Ranperda Maghrib Mengaji dan Guru Sekolah Minggu sebagai bagian dari pembinaan moral dan karakter generasi muda?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : FKUB sebagai Wadah yang bertugas memelihara dan menjaga kerukunan umat beragama mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Deli Serdang sebagaimana disampaikan Bapak Wakil Bupati Lomlom Suwond,SS.pada Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang Kamis,5 Oktober 2026.

Saya yakin hal itu bagian dari visi religius Bupati dr.H.Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo,SS. Demikian juga Ranperda Sekolah Minggu no problem dan belum ada membincangkan sisi negatifnya.

Namun terkait dengan Magrib Mengaji ini perlu dikaji lebih mendalam dikaitkan dengan kata sambutan Bupati sewaktu penutupan MTQ Ke-59 Bupati sudah melaunching Gerakan Deli Serdang Mengaji. Artinya tidak salah, kalau Ranperda Magrib Mengaji yang diinisiasi DPRD Deli Serdang kita diskusikan juga.

Gerakan Deli Serdang Mengaji, sudah ada acuannya secara jelas yakni memasyarakatkan mengaji, menghimbau masyarakat ayo kita mengaji dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Bagi ASN dan perangkat pemerintahan di Deli Serdang bersama instansi vertikal memulai aktivitas sehari hari dengan membaca Al Qur’an, sholat berjamaah dan membaca Al Qur’an setelah sholat zuhur di musholla atau masjid di lingkungan perkantoran pemerintahan. Ini dapat dilakukan mulai dari kantor desa, kantor camat, OPD, kantor KUA,Polsek, Polres, Koramil,Kodim dan lainnya.Menutup kerja di sore hari juga dengan membaca Al Qur’an.

Segera diluncurkan model yang sama untuk saudara saudara umat Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Setiap meja pejabat di tingkat desa/ sampai Bupati ada Kitab Suci Agamanya Al Qur’an bagi Muslim, ada Injil bagi yang Kristen dan Katolik, ada Weda bagi yang Hindu,Tripitaka bagi yang Budha dan Sishu Wujing bagi umat Konghuchu.

Program itu juga diberlakukan ke organisasi vertikal Kantor KUA, Polsek, Koramil, Kankemenag, Polresta, Dandim, DPRD bahkan semua staf/ASN ataupun honor. Kami sudah membicarakannya di FKUB dan segera menyusun draf   sekaligus kolaborasi dengan penyuluh agama di Kemenag Deli Serdang baik dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Begitu juga penerapannya di sekolah-sekolah, masjid, musholla, majelis taklim, balai pengajian, Ormas, kepemudaan dan lain lain. Artinya program yang bagus dan terstruktur Berupa Gerakan Deli Serdang Mengaji layaklah dilaksanakan dengan baik pula. Mengapa Ranperda Gerakan Magrib Mengaji yang diusung DPRD Deli Serdang?

Sejarahnya Magrib Mengaji ini diluncurkan di Istora Senayan oleh Menteri Agama RI waktu itu, Bapak Surya Darma Ali Tanggal 30 Maret 2011.Pencanangan dan dukungan untuk Sumatera Utara dilakukan di Asrama Haji Medan, oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 6 Juli 2011.

Secara jujur saya mempertanyakan Kabupaten/Kota Mana yang bisa dikatakan sukses dengan program Magrib Mengaji ini? Saya selaku Ketua Harian LPTQ Deli Serdang berharap yang diperdakan itu Gerakan Deli Serdang Mengaji, produk yang diusung oleh LPTQ Kabupaten Deli Serdang

JB :Bagaimana memastikan Ranperda ini mencerminkan semangat toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama di Kabupaten Deli Serdang?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. :FKUB beranggotakan tokoh lintas agama di Kabupaten Deli serdang dengan ormas keagamaan seperti MUI, PGI, KWI, MBI, PHDI dan MAKIN, pasti akan memberikan masukan sebelum disahkan menjadi Perda.

JB :Seberapa strategis peran pendidikan keagamaan sejak dini dalam membentuk generasi yang berakhlak, berintegritas, dan menghargai perbedaan?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Kami melihat pembentukan karakter dan kepribadian seseorang dimulai dari keluarga kemudian pendidikan usia dini, bagaimana menanamkan nilai nilai agama yang baik, budi pekerti saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, terbiasa dengan perbedaan yang ada, pendidikan moral Pancasila yang ditanamkan sejak dini.

Leluhur dan pendiri Bangsa telah menanamkan dan menciptakan ide cemerlang contohnya semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita ditakdirkan berbeda beda, baik suku, bahasa,bahkan agama tapi kita tetap satu bahasa, satu Negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai luhur semacam ini perlu ditambah Kembangkan dikembangkan di kalangan anak muda sejak dini dan kelak berimbas terhadap pandangannya melihat perbedaan yang ada, menanamkan pendidikan moderasi dan karakternya sejak dini.

JB :Apa yang perlu diperhatikan agar implementasi Ranperda ini tidak menimbulkan kesenjangan perhatian pemerintah terhadap umat beragama yang berbeda?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai keadilan itu tidak mesti menyamaratakan. Tentu ketika cerita adil orang tua kepada anaknya tidak mesti sama rata, Tentu kebutuhan anak yang sudah kuliah berbeda dengan kebutuhan anak yang masih duduk di bangku SMP apalagi SD. Jadi menurut saya yang paling penting itu menempatkan substansi kebutuhan sesuai dengan porsinya.

JB :Bagaimana mengoptimalkan peran Guru Sekolah Minggu dan pembinaan Mengaji dalam menanamkan nilai kasih sayang, kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial kepada anak-anak?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan, pelatihan dan penambahan wawasan dari para ahli dan pakar melalui seminar atau workshop. Ini mungkin salah satu solusi dalam menyikapi bagaimana mengoptimalkan peran guru tersebut dan penanaman nilai agama sudah pasti menanamkan nilai akhlak dan budi luhur

JB :Apa bentuk dukungan konkret yang idealnya diberikan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan  Mengaji dan Guru Sekolah Minggu, selain melalui regulasi?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Fasilitas dan suport terhadap tenaga pendidik dan lembaganya. Kita mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah memberikan insentif bagi guru ngaji.

Pemkab Deli Serdang telah memberikan insentif untuk Guru MDTA atau dikenal dengan sebutan guru Ngaji Sore. Kebetulan  saya dan Kawan Kawan mendirikan IGDT sebagai Wadah  memperjuangkan nasib Guru MDTA. Ikatan Guru Diniyah Takmiliyah (IGDT) dengan Perjuangan panjangnya dan bulan Desember nanti IGDT akan memperingati Harlah  Ke-16.

Pemberian insentif ini memiliki payung hukum PP 55 Tahun 2007. Saya tidak mengatakan tak perlu adanya Perda Untuk Insentif Guru MDTA tapi tanpa Perdapun landasan hukumnya sudah jelas. Masih segar diingatan saya tahun 2013, Bupati Deli Serdang Allahuyarham Drs H.Amri Tambunan memberkan insentif kepada Guru Ngaji MDA sebanyak 1.290 orang masing – masing Rp.150.000 per bulan.

Begitu juga di awal pemerintahan Bapak Bupati dr H.Asri Ludin Tambunan mengalokasikan insentif 500 guru Sekolah Minggu dengan nominal Rp.200.000 per bulan. Saya yakin insentif ini pasti bertambah seiring waktu.

JB :Bagaimana FKUB dapat dilibatkan dalam mengawal pelaksanaan Ranperda ini agar tetap sejalan dengan prinsip moderasi beragama dan kerukunan antarumat beragama?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Dilibatkan ataupun tidak FKUB akan terus melihat dan memantau perkembangan Ranperda sembari memberikan masukan bahkan bila diperlukan mengoreksi kalau ada hal yang kurang sesuai dengan konsep toleransi dan miderasi

JB :Menurut Bapak, bagaimana mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan pendidikan karakter agar mampu menjawab tantangan moral dan sosial generasi muda di era digital?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Tentu Kita tidak bisa menghempang kemajuan dan teknologi. Peran Guru sangat diperlukan, sebab persoalan karakter sangat dipengaruhi oleh tata cara penanaman pendidikan agamanya. Kalau pendidikan agamanya baik maka karakternya akan baik pula.

JB :Apa harapan FKUB terhadap kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dalam menjadikan pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Deli Serdang?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Visi dan misi yang telah ditetapkan, yakni Deli Serdang yang Sehat,Cerdas, Sejahtera, Religius dan berkelanjutan segera dapat dicapai Bupati dr Asri Ludin Tambunan. Satu kata terucap buat beliau ” luar biasa ”

JB :Apa rekomendasi FKUB kepada Bupati dan DPRD agar Ranperda ini menjadi kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama?

Dr.H.Khairul Anwar, MA.M.Si. : Saya meyakini sosok Bupati Deli Serdang dr H.Asri Ludin Tambunan yang lahir dari sosok birokrat yang religius, kakeknya H. H.Jamaluddin Tambunan Gubernur Jambi yang juga Pengurus NU Sumut,begitu juga nenek beliau Ketua Muslimat NU Sumut  4 Priode, ayahnya Drs H.Amri Tambunan Bupati Deli Serdang yang juga digelari Bapak Pembangunan Deli Serdang pernah menjabat Ketua PCNU Deli Serdang.

dr.H.Asri Ludin juga adalah Ketua Lembaga Kesehatan (LKNU) Deli Serdang masa Khidmat 2021-2026. Konsep Wasathiyah yang sangat toleran di NU ini menjadi pandangan hidupnya dan tentu berimbas pada kebijakannya dalam memimpin.Sangat kecil kemungkinan,  kebijakan bupati dengan ragam seni kepemimpinannya merugikan satu penganut agama tertentu. Harapannya, untuk Bapak Bupati dan DPRD Deli Serdang memberikan porsi pendidikan agama sesuai kebutuhan standarnya. (*)