Langkat, MWT – Pelantikan sebanyak 164 Kepala Desa (Kades) terpilih se-Kabupaten Langkat yang dilantik pada Agustus 2022 menyisakan kabar tak sedap. Pasalnya tersiar kabar adanya dugaan pungutan liar (Pungli).
Informasi yang berkembang, Senin (10/10), dugaan pungli itu terjadi di Kecamatan Sei Bingai. Sejumlah 14 dari 15 desa yang ada, disebutkan dipungut masing-masing Rp3 juta oleh oknum Kades Belinteng, RB. Pengutipan ini dilakukan sebelum berlangsungnya pelantikan.
Informasi dari kalangan Kades, uang tersebut disebiut untuk mempercepat pelantikan. Penjelasan Kades Belinteng, RB, ketika dikonfirmasi tidak menepis adanya pungutan tersebut.
” Udah salah itu. Siapa yang bilang untuk percepat pelantikan. Uang itu untuk kas Apdesi. Kami gunakan kalau ada keperluan desa, misalnya buat papan bunga dan sebagainya,” sebut Ruben.
Soal kutipan itu menurut Ruben disesuaikan dengan kebutuhan. “Kalau tidak cukup untuk satu tahun, ya kita kutip lagi. Inikan supaya tidak susah setiap adanya pengeluaran. Jadi Apdesi tidak perlu lagi mencari-cari kades,” tuturnya.
“Uang itupun tidak sama saya. Namanya untuk pengeluaran desa, ya dipegang sama bendahara Apdesi,” tambah Ruben melalui selulernya.
Disinggung kutipan dibenarkan sesuai aturan atau tidak, Ruben mengakui, bahwa pungutan tersebut tidak diatur dalam peraturan desa. Namun, dilakukan sesuai kesepakatan bersama para Kades. ” Memang tidak ada aturannya. Tapi sebelum dikutip kan musyawarah dulu,” cetusnya.
Terpisah, Camat Sei Bingai Tuahta, mengaku mendengar kutipan yang dilakukan oleh Kades Belinteng. ” Ya, saya dengar juga itu. Tapi saya tidak tahu menahu untuk apa. Yang saya dengar untuk percepat pelantikan,” sebut Tuahta.
Terkait jabatan Ketua Apdesi Sei Bingai, Tuahta menerangkan, bahwa pihaknya masih melakukan rekomendasi ke Pemkab Langka. ” Ya sejauh ini Kades Belinteng bukan Ketua Apdesi. Tak etis juga sebenarnya beliau menghimpun kutipan tersebut,” tegasnya.
Tuahta berharap, agar seluruh kepala desa dapat berkoordinasi ke Kecamatan sehingga semua program desa sejalan dengan visi misi Bupati Langkat.
” Koordinasi perangkat desa sejauh ini memang kurang. Saat Pilkades, tidak ada saya terima surat pengunduran diri dari pak Ruben selaku calon petahana,” cetusnya. ( Raiyan )
