Jakarta, MWT — Greenpeace Indonesia mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran memperkuat penanganan krisis iklim karena dampaknya dinilai semakin membebani keselamatan, penghidupan, dan biaya hidup masyarakat. Desakan tersebut disampaikan melalui aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap ke utara, menuju Istana Merdeka, sedangkan spanduk “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
Greenpeace menilai krisis iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, kesejahteraan, dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Organisasi tersebut juga menyoroti dampak bencana ekologis, cuaca ekstrem, dan kenaikan biaya hidup yang dinilai semakin menekan kelompok masyarakat rentan.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim paling berat dirasakan kelompok pekerja yang menghadapi kerentanan ekonomi.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny dalam siaran pers yang dirilis Selasa (20/10).
Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Ia mencontohkan kabut asap berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Di tengah tekanan tersebut, masyarakat juga menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Greenpeace menilai kondisi itu perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan penanganan krisis iklim.
“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Jeanny.
Riset Greenpeace Ungkap Tekanan Biaya Hidup
Dalam riset bertajuk Besok Harga Naik!, Greenpeace Indonesia mengkaji dampak krisis iklim terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Riset tersebut mencakup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset menunjukkan 41% responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39% responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20% lainnya merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut menggambarkan tekanan yang dirasakan responden pada sejumlah aspek kehidupan sehari-hari. Namun, angka-angka itu merupakan hasil riset Greenpeace dan tidak dengan sendirinya menggambarkan kondisi seluruh penduduk Indonesia.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut Presiden Prabowo Subianto mencapai 5,45% pada semester pertama 2026. Menurut Atha, angka pertumbuhan tersebut belum mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Greenpeace terhadap arah pembangunan dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Penilaian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan beban biaya hidup perlu dibaca bersama data serta indikator yang digunakan untuk mengukurnya.
Rumah Tangga Pangkas Pengeluaran dan Cari Penghasilan Tambahan
Riset yang sama mencatat berbagai strategi yang dilakukan responden untuk menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial dengan penghematan sekitar Rp50.000 hingga Rp1.000.000 per bulan.
Selain itu, 38,78% responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah. Menurut laporan tersebut, langkah ini membantu mereka menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Untuk menambah pendapatan, sebanyak 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan. Sementara itu, 17,73% responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang menghasilkan sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Atha menilai berbagai upaya tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat beradaptasi, tetapi sekaligus menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung rumah tangga dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga,” ujarnya.
Greenpeace Kritik Prioritas Anggaran Pemerintah
Selain menyoroti pertumbuhan ekonomi, Greenpeace mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut organisasi tersebut berkontribusi terhadap inflasi harga pangan. Greenpeace juga menyoroti pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.
Klaim mengenai kontribusi program MBG terhadap inflasi pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana tersebut memerlukan penelaahan berdasarkan data anggaran, perkembangan harga, serta faktor lain yang memengaruhi inflasi. Bahan siaran pers yang tersedia tidak merinci besaran kontribusi maupun nilai pemangkasan anggaran yang dimaksud.
Greenpeace mendesak pemerintah menjadikan temuan riset tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat. Organisasi itu menegaskan bahwa penanganan krisis iklim perlu menjadi bagian dari upaya melindungi kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata agenda lingkungan.
Menurut Greenpeace, pemerintah perlu memastikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi dampak bencana ekologis dan tekanan biaya hidup. Organisasi tersebut juga menilai beban adaptasi terhadap krisis iklim tidak seharusnya semakin bergantung pada kemampuan masing-masing rumah tangga.
Desakan itu menempatkan perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Tindak lanjut pemerintah terhadap tuntutan tersebut, termasuk kebijakan penanganan bencana, perlindungan daya beli, dan penguatan ketahanan masyarakat, menjadi aspek yang perlu dipantau lebih lanjut. (red)
