Batam, MWT – Dua guru, Desi Susilawati Zebua dan Fitri Sidabutar, melaporkan seorang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau (Kepri) ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Senin (9/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan intimidasi dan ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan yang menurut kuasa hukum mereka terjadi selama proses penanganan perkara hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum kedua guru dari kantor hukum Law and Partners, Leo Halawa, menyebut penyidik yang dilaporkan adalah Iptu YH. Pihaknya meminta Bidpropam memeriksa dugaan intimidasi serta menelusuri prosedur pemeriksaan terhadap kedua kliennya.
Leo mengungkapkan, salah satu peristiwa yang dipersoalkan terjadi ketika Desi menjalani pemeriksaan pada 23 Juni 2026. Menurut keterangannya, saat itu Desi belum didampingi penasihat hukum, sementara telepon genggam miliknya diambil dan diperiksa oleh penyidik.
“Substansinya adalah dugaan intimidasi. Perlu diluruskan, saat pemeriksaan pada 23 Juni 2026, klien kami Miss Desi tidak didampingi pengacara. Saat itu, HP-nya diambil dan diperiksa oleh oknum penyidik,” ujar Leo, Selasa (10/11/2026).
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan penerapan ketentuan penyimpanan telepon genggam di ruang pemeriksaan. Leo mengatakan, bukan hanya kliennya, penasihat hukum yang mendampingi pemeriksaan juga tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke ruang penyidik.
Menurut Leo, pihaknya telah mengikuti ketentuan penyimpanan telepon genggam tersebut. Namun, ia meminta Propam menelusuri penerapan prosedur itu sekaligus dugaan tindakan yang dialami kedua kliennya.
“Kami ikuti SOP itu (loker HP). Tapi pertanyaannya ada apa? Kalau memang bersih ya silakan saja. Semua bukti dugaan intimidasi ini akan kami buka saat pemeriksaan di Propam,” kata Leo, seperti disiarkan dan dikutip dari batampos.co.id.
Sementara itu, Desi mengaku terpukul dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia mengaku belum memperoleh penjelasan yang dinilainya memadai mengenai bukti yang menjadi dasar penetapan status hukum tersebut.
Desi mengatakan, ketika meminta penyidik memperlihatkan bukti, dirinya mendapat jawaban bahwa bukti tersebut akan dibuka dalam persidangan. Ia juga mengungkapkan bahwa status tersangka dan kewajiban wajib lapor dua kali dalam seminggu berdampak terhadap pekerjaan serta reputasinya sebagai guru.
“Mereka bilang ada bukti, tapi saat kami minta, selalu dibilang nanti di pengadilan. Reputasi saya hancur. Saya dijadikan tersangka seperti penjahat. Saya harus tinggalkan kelas dan murid saya demi wajib lapor dua kali seminggu. Padahal saya tidak tahu apa salah saya,” ujar Desi.
Selain melaporkan penyidik ke Bidpropam Polda Kepri, tim kuasa hukum berencana membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri. Mereka juga mengaku sedang mengumpulkan bukti terkait dugaan perundungan terhadap kedua guru oleh sejumlah pihak di luar proses hukum.
Leo mengingatkan agar perkara yang sedang dihadapi kedua kliennya tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik. Ia juga mempertanyakan kapasitas pihak-pihak yang melontarkan serangan terhadap kedua guru tersebut.
Tim kuasa hukum turut mempertimbangkan pelibatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
“Langkah ke sana (melibatkan PGRI) sudah kita pikirkan dan pasti akan dilakukan pada saatnya nanti. Kami menghormati proses hukum, tapi kami imbau masyarakat mari kita kawal kasus ini bersama. Jangan asal berkoar-koar kalau tidak punya legalitas,” ucap Leo.
Laporan ke Bidpropam tersebut menjadi langkah yang ditempuh kuasa hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan tindakan penyidik. Adapun kebenaran dugaan intimidasi dan kesesuaian prosedur pemeriksaan masih memerlukan penelusuran serta penjelasan dari pihak kepolisian. (Zul)
