Langkat , MWT – Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni Ginting membuka rapat paripurna jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di dalam ruangan Paripurna DPRD Langkat,Jumat (13/11/2026).
Dalam penyampaiannya,Plt.Bupati Langkat Tiorita br.surbakti melalui sekretaris daerah Amril menegaskan bahwa seluruh saran, masukan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Pemkab Langkat berkomitmen menyusun APBD 2027 secara terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan program yang berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pembayaran, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah akan menerapkan skala prioritas dengan tetap mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perumahan dan kawasan permukiman, serta program pengentasan kemiskinan.
Pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada pemerataan distribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta perluasan akses pendidikan hingga wilayah pedesaan.
Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Langkat berupaya meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, pelayanan ibu dan anak, serta memperkuat upaya pencegahan stunting.
Untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, jembatan, drainase, dan jaringan irigasi akan terus diupayakan secara bertahap. Pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan UMKM, pemberian bantuan ayam petelur beserta kandang dan pakan bagi masyarakat kurang mampu, fasilitasi sertifikasi halal, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha, dan menambah pendapatan masyarakat.
Percepatan pemulihan pascabanjir juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Pemkab Langkat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat penanganan infrastruktur terdampak banjir sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana.
Selain itu, penataan belanja pegawai akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Terkait tata kelola keuangan, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di setiap perangkat daerah. Seluruh program harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2027, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta dievaluasi berdasarkan capaian dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata tingkat penyerapan anggaran.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menelaah dan menindaklanjuti setiap rekomendasi komisi maupun Badan Anggaran DPRD secara objektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
Mengakhiri penyampaian jawaban, Tiorita melalui Sekdakab Langkat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat atas berbagai perhatian, saran, dan masukan yang telah disampaikan dalam pembahasan Ranperda APBD 2027.
Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang merata, pelayanan publik berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. (Mariani)
