Tarutung, MWT – Sejumlah nama yang diduga mirip dengan nama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bahan bacaan pengguna media di kawasan Tarutung. Nama – nama tersebut ditemukan masuk dalam daftar paket pekerjaan yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Salah satu akun Facebook “milik” PS, mencantumkan pekerjaan pada tiga instansi, yakni Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Menindaklanjuti informasi yang beredar tersebut, pada Jumat (13/11/2026) awak media melakukan konfirmasi kepada sejumlah pemilik nama yang diduga mirip di kalangan anggota DPRD Tapanuli Utara.
Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jimmi, mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. Melalui pesan WhatsApp, ia menjawab, “Saya tidak tahu bah,” tulisnya singkat.
Hal serupa disampaikan Mangoloi Pardede dari Partai NasDem. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya pencantuman namanya dalam daftar tersebut.
“Saya tidak tahu itu, dan sampai saat ini saya tidak tahu,” tulis Mangoloi melalui pesan WhatsApp.
Upaya memperoleh keterangan dari sejumlah anggota DPRD lainnya, belum membuahkan hasil hingga berita ini disusun.
Ada yang belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan. Upaya menemui mereka di kantor DPRD Tapanuli Utara juga belum berhasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat saat didatangi.
Pimpinan Tiga Dinas Belum Memberikan Tanggapan
Selain menghubungi anggota DPRD, media juga meminta penjelasan dari pimpinan ketiga instansi yang disebut dalam unggahan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, tanggapan dari masing-masing pimpinan instansi belum diperoleh.
Informasi yang beredar menyebutkan paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran bervariasi, mulai dari Rp110 juta, Rp150 juta, Rp190 juta hingga Rp220 juta.
Namun, rincian paket, nama penyedia, mekanisme pengadaan, dokumen penetapan pemenang, serta hubungan masing-masing anggota DPRD dengan paket pekerjaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pencantuman nama dalam unggahan media sosial belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang menjadi penyedia atau menerima pembayaran proyek.
Praktisi Hukum Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Menanggapi informasi tersebut, praktisi hukum Sultan Sihombing mempertanyakan pencantuman nama yang diduga mirip dengan nama anggota DPRD tersebut.
“Kalaulah benar nama-nama wakil rakyat tersebut tertulis di daftar paket proyek yang bersumber dari PAPBD Tahun Anggaran 2026, perlu juga kita herab. Legislatif itu fungsinya mengawasi lo ” ujar Sultan.
Menurut dia, apabila terbukti memiliki keterlibatan sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan yang bersumber dari APBD, kondisi tersebut perlu dikaji dari aspek aturan pengadaan barang dan jasa serta potensi konflik kepentingan.
Sultan mengingatkan bahwa legislatif memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, menurutnya, keterlibatan anggota legislatif dalam pelaksanaan proyek pemerintah perlu diamati berdasarkan kedudukan, peran, dan hubungan kepentingan yang sebenarnya.
Ia juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, serta peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam konteks pengadaan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami perubahan, termasuk melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan pengadaan tersebut memuat prinsip dan pengaturan untuk mencegah pertentangan kepentingan dalam proses pengadaan.
Oleh karena itu, kejelasan mengenai identitas penyedia, pihak yang mengendalikan perusahaan, proses penetapan penyedia, serta hubungan antara pihak-pihak terkait menjadi aspek penting untuk ditelusuri sebelum menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Informasi yang beredar ini masih membutuhkan klarifikasi dari anggota DPRD yang namanya tercantum, pimpinan ketiga instansi, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan.
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai keabsahan daftar tersebut dan apakah nama-nama yang dicantumkan benar-benar memiliki hubungan hukum maupun administratif dengan paket pekerjaan PAPBD 2026. (Pembela Butarbutar)
