Nias Utara, MWT – Penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Nias menerima pelimpahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pengelolaan Dana Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, Tahun Anggaran 2024. Setelah menerima LHP tersebut, penyidik memastikan akan segera memeriksa auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa tersebut.
Pelimpahan LHP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara kepada penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Nias setelah melewati batas waktu penyelesaian secara administratif oleh pihak yang diperiksa (auditi), sebagaimana tercantum dalam rekomendasi LHP yang ditandatangani Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd., M.IP.
LHP tersebut diterbitkan pada 17 Juni 2026 dengan Nomor 700/04/REK-PDTT/ITDA/VI/2026. Dokumen pemeriksaan itu selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk menjadi bahan dalam proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Desa Ononazara TA 2024.
Sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik disebut telah berulang kali menyurati Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara untuk meminta informasi dan penyerahan LHP PDTT tersebut. Namun, materi yang diterima belum menjelaskan secara rinci tanggal setiap permintaan maupun tahapan tindak lanjut administrasi yang dilakukan kedua instansi.
Lambatnya proses pelimpahan LHP itu turut mendapat perhatian masyarakat. Sejumlah warga bahkan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pusat, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Nias Utara, Drs. Feryzatulo Gea, M.M.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, Inspektorat Jenderal Kemendagri telah menerbitkan surat Nomor X.700.1.2.4/24/IJ tertanggal 21 September 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Nasution, selaku Wakil Pemerintah Pusat.
Surat tersebut berisi permintaan pengawasan, pembinaan, serta penyusunan rekomendasi atas tindakan Inspektur Daerah Kabupaten Nias Utara. Dokumen itu disebut ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemendagri, Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.Sc., CFRa., CACP.
Pelapor Apresiasi Langkah Penyidik
Menanggapi pelimpahan LHP tersebut, Temazaro Zebua, salah seorang pelapor sekaligus aktivis antikorupsi Kepulauan Nias, menyampaikan apresiasi kepada penyidik Polres Nias atas tindak lanjut penanganan dugaan korupsi Dana Desa Ononazara.
“Terima kasih atas upaya dan kolaborasi luar biasa yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya pemberantasan korupsi terhadap dana desa,” ujar Zebua, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai langkah penyidik menerima LHP tersebut merupakan perkembangan penting dalam penanganan laporan yang disampaikannya.
“Kami mencatat bahwa hal ini adalah sebuah prestasi yang ditunjukkan oleh penyidik Polri,” sambungnya.
Zebua berharap penyidik tetap bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan mengedepankan kepentingan negara dalam mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut.
“Saya optimistis kasus dugaan tipikor dana desa itu akan segera dinaikkan dari lidik ke sidik oleh penyidik,” tutupnya.
Polisi Segera Periksa Auditor
Secara terpisah, Kapolres Nias melalui Kasi Humas Aiptu Aris K. Gulo membenarkan bahwa penyidik telah menerima pelimpahan LHP PDTT Dana Desa Ononazara TA 2024 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara.
“Benar, polisi telah menerima pelimpahan LHP dana desa di Desa Ononazara TA 2024 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara,” ujar Gulo, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga memastikan penyidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya melaksanakan audit atas pengelolaan dana desa tersebut.
“Penyidik akan segera memeriksa auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara,” tegasnya.
Dengan diterimanya LHP PDTT tersebut, penanganan dugaan tipikor Dana Desa Ononazara kini memasuki tahapan tindak lanjut penyidik terhadap hasil pemeriksaan auditor.
Hingga berita ini disusun, proses penanganan perkara tersebut masih berlangsung di Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Nias. (Surianto Zalukhu)
