Samosir, MWT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir kembali menghentikan operasional dua bangunan usaha berupa hotel dan rumah makan karena belum memenuhi ketentuan perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Rabu (11/11/2026), setelah kedua bangunan tersebut sebelumnya telah diimbau menghentikan aktivitas usaha sementara.
Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali memasang stiker penghentian operasional pada kedua bangunan sebagai bentuk peringatan lanjutan. Tindakan ini dilakukan karena pemilik bangunan belum menuntaskan proses perizinan, sementara kegiatan usaha masih berlangsung.
Tim juga mengingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker secara sepihak. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan dan dapat ditindaklanjuti dengan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa penempelan ulang stiker merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan oleh tim terpadu.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi.
Ia menegaskan, apabila pemilik bangunan kembali mencabut stiker penghentian operasional, pihaknya akan melaporkan tindakan tersebut kepada aparat berwenang.
“Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Empat Bangunan Sebelumnya Ditertibkan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan.
Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah, sedangkan satu bangunan lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Pilippi juga meminta pemilik bangunan yang masih mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk membantu penyelesaian persyaratan perizinan.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.
Pengawasan Berlanjut terhadap 47 Bangunan
Selain penertiban terhadap dua bangunan usaha tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan.
Pemkab Samosir menyatakan akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Samosir mendorong kepatuhan perizinan bangunan gedung. Pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan persyaratan, namun operasional usaha harus mengikuti ketentuan yang berlaku. (S1)
