Yogyakarya, MWT – Pakar Kebijakan Publik Media Wahyudi Askar, Ph.D., mengkritik ketimpangan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dalam diskusi Mimbar Rakyat yang digelar Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Media menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya belum mendapatkan penyelesaian memadai, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kesenjangan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi.
Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini diklaim berada di kisaran lima persen. Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi secara agregat belum cukup menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita sampai pada titik yang paling getir dan itu menghantam kita semua yang ada hadir hari ini di sini. Pemerintah akan selalu mengklaim bahwa pertumbuhan baik-baik saja 5 persen. Tapi pertanyaannya untuk siapa pertumbuhan itu? Negara harus belajar statistik bahwa statistik tidak hanya soal agregat tapi distribusi,” ujarnya.
Media menilai manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata. Ia berpandangan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal besar, termasuk pemilik tambang dan perkebunan kelapa sawit serta kelompok yang dinilainya memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“5 persen pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh oligarki, pemilik tambang, hanya dinikmati oleh pemilik sawit,” katanya.
Soroti Beban Ekonomi Masyarakat
Selain ketimpangan distribusi ekonomi, Media mengkritik kebijakan yang menurutnya belum memberikan kemudahan dan perlindungan memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia membandingkan akses permodalan kelompok usaha besar dengan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memperoleh rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).
“Untuk mendapatkan KPR, pajaknya, bunganya mencekik. Kita semua harus pontang-panting membayar cicilan rumah, bahkan akhirnya tersingkir tinggal jauh dari pusat kota,” ungkapnya.
Menurut Media, persoalan ketimpangan juga berkaitan dengan praktik rente, penyalahgunaan kekuasaan, serta penguasaan sumber daya alam yang dinilainya berpotensi mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat.
“Inilah yang kita lawan hari ini,” tegasnya.
Ia kemudian menyoroti kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, buruh, dan masyarakat lanjut usia. Menurutnya, keterbatasan fasilitas kesehatan dan belum memadainya kesejahteraan tenaga pelayanan publik perlu menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas kebijakan negara.
Dalam kaitan tersebut, Media membandingkan besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan yang dinilainya masih memprihatinkan.
“Inilah yang kita pertanyakan pada mimbar rakyat hari ini. MBG ratusan triliun dipakai sementara gaji guru, nakes, luar biasa sangat berat, mereka menghadapi cobaan hidup yang luar biasa,” katanya.
Kritik Kesejahteraan Buruh dan Organisasi Pekerja
Pada sektor ketenagakerjaan, Media menyoroti tingkat upah pekerja di Yogyakarta yang menurut keterangannya berada pada kisaran Rp3 juta.
Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan pendapatan antara pekerja dan kelompok masyarakat dengan kekayaan sangat besar.
Media juga mengkritik sejumlah pimpinan organisasi buruh yang dinilainya tidak konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja. Menurutnya, organisasi buruh seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anggotanya.
“Mereka dapat jabatan, mereka naik mobil mewah, mereka dapat uang dari iuran pekerja buruh, tapi mereka bermain api berpihak kepada penguasa. Itulah kenyataan hari ini,” ujarnya.
Kritik tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya mengenai hubungan antara kepentingan pekerja, kepemimpinan organisasi buruh, dan kebijakan pemerintah.
Masjid sebagai Ruang Pendidikan dan Kritik Sosial
Media juga menanggapi pandangan yang menganggap penyampaian kritik politik di lingkungan masjid sebagai bentuk politisasi agama.
Menurutnya, masjid dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Ia berpandangan bahwa nilai-nilai agama mengajarkan keberpihakan terhadap kebenaran serta perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
Dalam penyampaiannya, ia mengangkat persoalan kerusakan hutan, dugaan penyalahgunaan anggaran publik, rangkap jabatan, dan keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ia menegaskan kritik tersebut ditujukan sebagai seruan untuk memperbaiki tata kelola negara, bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap kelompok tertentu.
Media juga meminta pemerintah terbuka terhadap kritik dan menjadikan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan evaluasi.
“Kalau kalian tersindir, berubahlah. Bertobatlah. Kalau kalian tidak tahu cara mengelola negara, datang ke kampus. Let me teach you. Saya akan ajarkan kalian bagaimana mengelola negara,” ujarnya.
Sementara itu, Humas Masjid Jogokariyan, Ahmeda Edo, mengatakan Mimbar Rakyat merupakan bagian dari upaya menghidupkan masjid sebagai pusat pendidikan yang tidak terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga mencakup persoalan politik, sosial, dan kemasyarakatan.
Ia menjelaskan, forum tersebut diselenggarakan untuk memberikan ruang pembahasan persoalan bangsa melalui perspektif para pakar, menyusul aksi penyampaian aspirasi yang telah dilakukan kalangan mahasiswa.
“Aksi turun ke jalan sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, nah masjid ini memfasilitasi untuk gimana sih permasalahan ini dari sudut pandang para pakar, karena masing-masing punya kepakaran di bidangnya,” kata Ahmeda Edo.
Diskusi Mimbar Rakyat tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang keilmuan, yakni Prof. Zainal Arifin Mochtar sebagai pakar hukum tata negara, Media Wahyudi Askar, Ph.D. sebagai pakar kebijakan publik, Shofwan Al Banna, Ph.D. sebagai pakar hubungan internasional, serta Zulfa Sakhiyya, Ph.D. sebagai pakar pendidikan. (red)
