Batam, MWT — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 50,1 persen, sedangkan 44,8 persen responden menyatakan tidak puas, menurut survei Arawicaksa Institute yang dilakukan pada 3–8 Oktober 2026.
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat meliputi stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji.
Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 38 persen responden menempatkan stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama. Persoalan lapangan kerja berada di urutan berikutnya dengan 21,2 persen, disusul pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen dan kelangkaan stok BBM serta elpiji sebesar 6,3 persen.
“Naiknya harga bahan pokok termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya,” kata Rudi dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Survei itu melibatkan 1.200 responden yang disebut mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling, margin of error ±2,89 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Selisih Tipis
Dari total responden, sebanyak 3,3 persen menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 46,8 persen menyatakan cukup puas.
Di sisi lain, 38,7 persen responden mengaku kurang puas dan 6,1 persen menyatakan sangat tidak puas. Adapun 5,1 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Rudi menilai selisih antara kelompok yang puas dan tidak puas menunjukkan tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja serta menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut Rudi, tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo sempat meningkat dan bertahan pada kisaran 60–70 persen seiring membaiknya perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, tingkat kepuasan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono disebut berfluktuasi sepanjang masa jabatan.
Tata Kelola Disorot
Survei Arawicaksa Institute juga mencatat penilaian beragam terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh skor 5,5. Menurut Rudi, program tersebut masih dinilai baik dan dibutuhkan masyarakat, tetapi menghadapi persoalan tata kelola dan kasus keracunan yang perlu ditangani serius.
“Setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG. Terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh skor 2,1. Sementara itu, target pembangunan tiga juta rumah rakyat mendapat skor 2,3, Sekolah Unggul Garuda 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2.
Adapun program hilirisasi sumber daya alam memperoleh skor 4,7. Menurut Rudi, penilaian tersebut menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya masih cukup tinggi.
Swasembada Pangan Raih Skor Tertinggi
Di antara program prioritas yang dinilai, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi, yakni 8,4 pada skala 0–10.
Rudi mengatakan penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun sebelumnya masih berlanjut. Namun, ia menyoroti tren kenaikan harga beras yang turut memicu inflasi pangan.
Program lain yang dinilai positif adalah revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran dengan skor 6,5, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 6,3, serta Sekolah Rakyat sebesar 6,0.
Menurut Rudi, program di bidang pendidikan dan kesehatan cenderung mendapat dukungan publik karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Harga Pangan dan Lapangan Kerja
Selain harga kebutuhan pokok, Rudi menyoroti persoalan penciptaan lapangan kerja. Ia mengaitkan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut dengan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan pada masa kampanye Pilpres 2024.
“Meskipun ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah, lebih-lebih pernah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu,” kata Rudi.
Ia juga menyinggung rencana pembatasan BBM bersubsidi berbasis desil yang, menurutnya, memicu perdebatan karena masyarakat miskin dapat masuk dalam kelompok desil 6–10.
Sementara itu, isu pembangunan infrastruktur, bencana dan lingkungan hidup, kebebasan berpendapat, serta perlindungan kelompok minoritas disebut hanya menjadi perhatian sebagian kecil responden.
Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai persepsi responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan persoalan yang mereka anggap mendesak. Data tersebut merupakan hasil survei Arawicaksa Institute pada periode 3–8 Oktober 2026. (red)
