Simalungun , MWT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah menyampaikan dan merekomendasikan apabila menemukan fasilitas dan kondisi higiene Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai standar. Ia menegaskan, keterlibatan kepala daerah dan perangkat daerah diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat peresmian 1.400 SPPG tahap kedua,Rabu (14/10/2026) . Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi di wilayah timur Indonesia.
Pada tahap kedua, BGN memprioritaskan pembangunan dan pembukaan SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk wilayah 3T.
“Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono.
Ia juga meminta kepala daerah dan perangkat daerah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program. Jika ditemukan fasilitas atau pelayanan SPPG yang belum memenuhi standar, pemerintah daerah diminta menyampaikan rekomendasi kepada BGN.
“Kalau IPA dan fasilitas, higienis, tidak sesuai mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami, kami ingin kepala daerah terlibat dan keterlibatan perangkat daerah juga sangat diharapkan,” ujarnya.
3 T
Sebanyak 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara diresmikan sebagai bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (14/10/2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penambahan fasilitas tersebut memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi anak sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan harapan tersebut saat berdialog secara daring dengan Kepala BGN Sudaryono dari SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
“Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah,” kata Surya.
Dari 232 SPPG yang diresmikan di Sumut, sebanyak 59 berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Pemerintah provinsi berharap fasilitas tersebut membantu masyarakat memperoleh akses pemenuhan gizi tanpa terkendala jarak dan kondisi geografis.
Surya menegaskan, perluasan fasilitas harus disertai pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan. Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan SPPG, tetapi juga kualitas pengelolaan dan pelayanan sehari-hari.
“Manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis,” ujarnya.
Fasilitas SPPG
Setelah mengikuti peresmian, Surya serta undangan lain meninjau fasilitas SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin. Peninjauan meliputi ruang ompreng, ruang persiapan, hingga ruang memasak untuk melihat kesiapan fasilitas pelayanan pemenuhan gizi tersebut.
Program MBG juga mendapat sambutan dari masyarakat setempat. Nursiah Kurniati, salah seorang orang tua siswa, mengaku antusias karena kedua anaknya yang duduk di kelas I dan V sekolah dasar diharapkan semakin bersemangat mengonsumsi makanan bergizi.
“Kalau di rumah anak-anak kan sudah makan. Kalau di sekolah makannya ramai kawan-kawannya, jadikan tambah selera makan,” kata Nursiah.
Perluasan SPPG di Sumut diharapkan meningkatkan jangkauan layanan pemenuhan gizi, khususnya bagi anak sekolah di daerah 3T. BGN juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas dan pelayanan memenuhi standar yang ditetapkan. (red)
