Ketapang, MWT – Kekecewaan warga terhadap kebijakan penerimaan siswa di lingkungan perkebunan kelapa sawit PT Maya Agro Impastama (MAI) Group Cargill memuncak. Masyarakat Desa Air Dekakah dan Desa Kalimantan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, menggelar aksi damai dan menutup sementara akses ke sekolah yang berada di kawasan Kedipi Estate.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dalam penerimaan peserta didik pada jenjang TK, SD, dan SMP yang dikelola Yayasan HMDC di area Hak Guna Usaha (HGU) PT MAI. Warga menilai sejumlah anak dari kedua desa tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan di sekolah tersebut.
Menurut keterangan mantan warga, penolakan terhadap sebagian anak diduga berkaitan dengan status pekerjaan orang tua mereka yang tidak bekerja di lingkungan PT MAI. Kondisi itu menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat karena sekolah yang telah lama beroperasi di kawasan perkebunan tersebut sebelumnya disebut terbuka bagi seluruh anak yang berada di wilayah sekitar perusahaan.
“Pada awal berdirinya fasilitas pendidikan di Kedipi Estate, pernah ada komitmen bahwa sekolah mulai dari TK, SD hingga SMP dapat menerima anak-anak dari masyarakat sekitar, meskipun sekolah tersebut berstatus swasta,” ujar warga tadi kepada awak media.
Warga mengungkapkan,janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, muncul keresahan dan rasa ketidakadilan, terutama bagi keluarga yang anak-anaknya tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang lokasinya relatif dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dalam aksi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemuda dari kedua desa turut menyuarakan aspirasi warga. Mereka meminta agar pihak perusahaan dan pengelola Yayasan HMDC memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme penerimaan siswa serta dasar kebijakan yang diterapkan selama ini.
Selain itu, war4ga juga meminta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Dinas Pendidikan, untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Yayasan HMDC yang berada di kawasan Kedipi Estate. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai akses pendidikan bagi masyarakat sekitar serta status operasional sekolah tersebut.
“Jika sekolah tersebut telah terdaftar dan menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari TK, SD hingga SMP, maka perlu dipastikan bahwa pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan akses yang adil bagi peserta didik,” katanya.
Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat, pihak perusahaan, dan pengelola yayasan sehingga persoalan akses pendidikan ini dapat diselesaikan tanpa merugikan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Maya Agro Impastama (MAI) maupun pihak Yayasan HMDC terkait tuntutan dan keberatan yang disampaikan warga Desa Air Dekakah dan Desa Kalimantan tersebut. (Jajir)
