Jakarta, MWT — Bupati Samosir Vandiko T. Gultom melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Kamis (21/11). Kehadiran Bupati Samosir diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Samosir memaparkan sejumlah usulan pembangunan strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Tahun Anggaran 2026. Usulan itu meliputi pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi kawasan kumuh, serta pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
Bupati Vandiko menegaskan bahwa kebutuhan hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman merupakan fokus utama pembangunan daerah. Keberadaan rumah susun dan program BSPS sangat dibutuhkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sementara penanganan kawasan kumuh dan RTLH menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata.
“Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya meningkatkan kualitas permukiman dengan menjalin kerja sama dan dukungan dari pemerintah pusat. Kami berharap program-program yang diajukan dapat diprioritaskan dalam perencanaan nasional tahun 2026,” ujar Vandiko.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyampaikan apresiasi atas usulan komprehensif yang disampaikan Pemkab Samosir. Ia menyatakan kesiapan kementerian untuk mendukung sepanjang setiap program dilengkapi dengan Rediness Criteria (RC) sebagai syarat verifikasi dan penganggaran.
“Setiap usulan perlu dilengkapi Rediness Criteria agar dapat diproses lebih lanjut,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemkab Samosir untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan perumahan dan penataan permukiman di Kabupaten Samosir. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Rudimantho Limbong. (S1)
