Berita  

Pemkab Langkat Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa

Stabat, MWT – Pemerintah Kabupaten Langkat memperkuat akuntabilitas sekaligus transparansi dalam pengelolaan dana desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH. Kegiatan berlangsung di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (18/11/2025).

Workshop ini menjadi langkah strategis Pemkab Langkat untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai aturan, akuntabel, serta mendukung pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan.

Acara dihadiri Anggota Komite IV DPD RI K.H. Muhammad Nuh, M.SP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Farid Firman, Kabid PPA II Kanwil DJPB Sumut Edy Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rudi Kinandung, M.AP, camat dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Langkat, dengan total peserta mencapai 200 orang.

Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPKP Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa Bupati Langkat Syah Afandin memberi perhatian penuh terhadap penguatan tata kelola keuangan desa sebagai landasan pembangunan yang merata, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tata kelola keuangan yang baik adalah kunci mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

Laporan penyelenggaraan oleh Lapendri menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan memberikan pemahaman regulatif, mekanisme keuangan desa, serta strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat. Workshop ini mengusung tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Narasumber berasal dari berbagai lembaga strategis, antara lain:

  • K.H. Muhammad Nuh, M.SP (Komite IV DPD RI)

  • Farid Firman (Kepala Perwakilan BPKP Sumut)

  • Edy Purwanto (Kabid PPA II Kanwil DJPB Sumut)

  • Selfian Ardhi (Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Langkat)

Materi yang disampaikan meliputi penguatan sistem pelaporan, pencegahan penyimpangan anggaran, hingga strategi optimalisasi dana desa bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Langkat berharap workshop ini mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dana desa, serta mendorong pemerintahan desa yang lebih profesional dan visioner. (Mariani)