Seruan itu disampaikan dalam Rapat Pendeta HKBP yang digelar selama empat hari di Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara, dipimpin langsung Ephorus HKBP, Pdt. Viktor Tinambunan.
Lewat laman Facebook pribadinya, Pdt. Viktor Tinambunan, selaku pemimpin tertinggi Gereja HKBP, menuliskan bahwa dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan yang mencintai kehidupan, seluruh pendeta HKBP bersatu suara menyerukan: “Tutup PT TPL.”
Seruan iman ini juga terdengar di bagian akhir rekaman video yang diunggah di laman Facebook yang sama, dibacakan Ketua Rapat Pendeta, Amang Pdt. Maulinus U.W. Siregar, M.Th., bersama Praeses Pdt. Rintalori Sianturi.
Dalam rekaman itu disuarakan dengan tegas: “Kami sangat berharap, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengar dan mengabulkan jeritan hati ini.”
Disebutkan pula, lebih dari dua ribu pendeta HKBP yang melayani 6,5 juta anggota jemaat bersaksi bahwa seruan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kelestarian alam, kesejahteraan rakyat, dan masa depan kehidupan, hal-hal yang juga menjadi perhatian dan komitmen mulia Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan sikap ini dihasilkan dalam Rapat Pendeta HKBP yang berlangsung pada 27–30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Berikut isi pernyataan sikap yang disuarakan dan diterbitkan GoSumut.Com :
1. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus (2 Korintus 5:17), para pendeta HKBP berkomitmen menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan sosial, serta praktik-praktik yang merusak kehidupan manusia dan alam ciptaan.
2. Pendeta HKBP menyerukan kepada seluruh pelayan, majelis/parhalado, warga jemaat, masyarakat, dan pemerintah untuk bersama-sama mencegah serta memberantas praktik korupsi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, dan perusakan alam.
3. Pendeta HKBP menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup. Mereka mendesak pemerintah, melalui Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku perusakan, baik individu maupun korporasi, terutama dengan mencabut konsesi dan izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai menimbulkan penderitaan dan kerusakan lingkungan di Tano Batak dan kawasan Danau Toba. (red)