Taput , MWT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat validitas dan integrasi data kependudukan sebagai dasar penting perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program prioritas nasional.
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng, didampingi Kepala Bappelitbangda Kristina Nahampun, menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan yang digelar di Hotel Santika Medan, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kemenkopolkam RI dan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto, dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Utara, serta perwakilan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga teknis lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deni Lumbantoruan menyampaikan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pembangunan daerah. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam atas hubungan antara pemberian Bansos dengan produktivitas masyarakat.
“Bantuan sosial yang tidak terarah bisa menurunkan semangat kerja penerima. Karena itu, data penerima manfaat harus benar-benar valid,” tegas Deni.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Tapanuli Utara menghadirkan inovasi “TAPASAHAT” (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu), sebuah kanal aduan berbasis WhatsApp dan formulir Google untuk menampung laporan masyarakat penerima bantuan.
“Melalui TAPASAHAT, kami memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Deni juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan untuk menghapus ego sektoral dan memperkuat koordinasi agar data kependudukan semakin akurat serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Mayjen Heri Wiranto menegaskan bahwa data kependudukan yang valid adalah fondasi penting dalam efisiensi keuangan negara.
“Indonesia dan Sumatera Utara memiliki populasi besar, sehingga dibutuhkan data akurat untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rakor ini juga menyoroti potensi bonus demografi Sumatera Utara, di mana generasi milenial dan Z mendominasi hampir 54 persen populasi.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Pemkab Tapanuli Utara memperlihatkan komitmen berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola data kependudukan yang transparan, terintegrasi, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (TU1)
